Penyaluran Dana Otsus dari Kemenkeu ke daerah dilakukan dalam tiga tahap. Sebesar 70 persen dari alokasi Dana Otsus akan dikelola pemerintah kabupaten/kota.

DPR mendorong agar RPP Otsus Papua disusun berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

RPP Otsus disebtu perlu mencantumkan secara jelas dan tegas agar Orang Asli Papua (OAP) tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan di negerinya sendiri.

Persoalan pemerintahan di Papua adalah keterwakilan yang tidak tepat, baik oleh para pejabat politik lokal maupun pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja Panja Otsus Papua DPR RI dengan Ketua Komnas HAM di Gedung DPR RI, Selasa (8/6/2021).

Permasalahan HAM di Papua membutuhkan komitmen bersama, sehingga tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun.

Pengalokasian dana otsus perlu ditinjau ulang supaya mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Diperkirakan KKB kerap berbuat onar lantaran pemerintah tengah memperbaiki sistem alokasi anggaran otonomi khusus Papua agar tepat sasaran.

Untuk mendapatkan pencairan dana otonomi khusus, Kementerian Keuangan membutuhkan permintaan salur yang dilampirkan dengan dokumen syarat salur dari gubernur.

Papua, dibandingkan dengan Aceh yang sama-sama mendapatkan Otsus, kemudian NTT yang memiliki IPM sama dan Kaltim yang memiliki sumber daya yang sama, telah menerima dana…

DPR meminta agar temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan.

Bola liar tentang keberlanjutan otonomi khusus (Otsus) di Papua terus berlangsung. Hari ini, kelompok pro-Otsus menemui Menkopolhukam Mahfud MD.

Sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75…

Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Dana otonomi khusus (otsus) dan dana keistimewaan Yogyakarta totalnya Rp21,3 triliun untuk tahun depan.