DPR mendorong agar RPP Otsus Papua disusun berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

RPP Otsus disebtu perlu mencantumkan secara jelas dan tegas agar Orang Asli Papua (OAP) tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan di negerinya sendiri.

Persoalan pemerintahan di Papua adalah keterwakilan yang tidak tepat, baik oleh para pejabat politik lokal maupun pemerintah pusat.

Program otonomi Khusus yang telah berjalan selama 20 tahun dan menghabiskan dana triliunan rupiah memang telah menghasilkan kemajuan. Namun, masih terhambat oleh faktor ini...

Permasalahan HAM di Papua membutuhkan komitmen bersama, sehingga tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun.

Pengalokasian dana otsus perlu ditinjau ulang supaya mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Kuota penerimaan calon bintara Polri ini sesuai kesepakatan Gubernur Papua dan Kapolda Papua adalah 70 banding 30.

Untuk mendapatkan pencairan dana otonomi khusus, Kementerian Keuangan membutuhkan permintaan salur yang dilampirkan dengan dokumen syarat salur dari gubernur.

Papua, dibandingkan dengan Aceh yang sama-sama mendapatkan Otsus, kemudian NTT yang memiliki IPM sama dan Kaltim yang memiliki sumber daya yang sama, telah menerima dana…

DPR meminta agar temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan dana otonomi khusus di Papua.

Sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75…

Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Dana otonomi khusus (otsus) dan dana keistimewaan Yogyakarta totalnya Rp21,3 triliun untuk tahun depan.

Kami merasa dialog yang bermartabat antara pemerintah pusat di Jakarta dan masyarakat Papua merupakan solusi terbaik.