Setiap asuransi dalam pengawasan khusus dapat mengajukan rencana penyehatan keuangan agar tidak berujung pencabutan izin, yang dapat membebani pemegang polis.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengawasan terhadap asuransi bermasalah, terutama dua perusahaan berkasus yakni Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan/atau memfasilitasi perdagangan aset kripto atau cryptocurrency.
Pemerintah juga diharapkan melakukan peningkatan kemampuan bagi PMI yang dipulangkan ke Tanah Air, termasuk terhadap lebih dari 180.000 pekerja yang dipulangkan pada 2020.
Dalam video ucapan ulang tahun kepada OJK, Sri Mulyani menyatakan sangat tinggi harapan kepada lembaga ini untuk mampu membangun kredibilitas dan daya saing.
Dengan adanya kabinet baru mendatang, kami berkeyakinan bahwa salah satu aspek penting pemerintahan yaitu kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat seperti masalah perizinan,…
Sejak dilantik 20 Juli 2016, Kepala BPOM Penny K. Lukito akan menekankan kemandirian pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai upaya menuju kemandirian pengawasan…
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terus memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan secara massif dan serius untuk mencegah terjadinya pelanggaran kepabanan…
Komite Pengawas Perpajakan meminta wewenang lebih kepada pemerintah sehingga bisa menjadi mediator manakala terjadi kasus perpajakan antara wajib pajak dan Dirjen Pajak maupun…
OJK juga mewajibkan konglomerasi keuangan memiliki pedoman tata kelola terintegrasi dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi lembaga jasa…