Perpres No. 102/2016 perlu direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan tanah proyek strategis nasional (PSN).

Perpres No. 102/2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional sehingga Perpres No. 102/2016 perlu diganti.

Proses pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional diyakini akan berjalan lebih baik dengan dibentuknya dana jangka panjang kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Kebijakan untuk mempermudah proses pengadaan tanah akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/2019 yang merevisi PMK No. 21/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan…

Revisi PMK nantinya akan memberikan fleksibilitas lebih baik pada pendanaan agar tidak terkunci pada 1 tahun saja.

Progres proyek jalan tol Bawen—Jogja saat ini masih pada tahap finalisasi trase jalan.

Pemerintah menargetkan pembebasan lahan seluruh proyek pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional dapat dilakukan paling lambat akhir 2018.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan tahap konstruksi proyek jalan tol paling lambat sudah dimulai pada 2018 dan selesai 2019.

Kebutuhan pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional diperkiraan masih ada sekitar Rp62 triliun.

Pemerintah memangkas proses pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat terkait dengan pengadaan tanah maupun proyek yang bersangkutan menjadi paling lama tiga hari…

Kalangan pengusaha meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada seluruh pemangku kepentingan menyusul berlakunya…

Pengusaha jalan tol meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden 99 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Penyelenggaran Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pasalnya,…

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 40/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan…

Pemerintah akan merevisi beberapa poin dalam Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan publik.

BISNIS.COM,JAKARTA—Badan Pertanahan Nasional segera mengajukan peraturan presiden mengenai pembentukan lembaga khusus pengadaaan tanah bagi kepentingan publik sejalan telah…