Kemendikbudristek berupaya meningkatkan kompetensi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam hal pemanfaatan teknologi.

Danone Indonesia melalui unit bisnis Waters and Specialized Nutrition mendukung upaya optimalisasi pembelajaran yang dilakukan Kemendikbudristek melalui berbagai program…

Selain itu, Puan menilai efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar merata di seluruh daerah.

Industri game mendapatkan angin segar usai Kemendikbud dan Kemenristek dilebur karena bisa menggerakan kampus untuk lebih berinovasi di dalam bisnis digital, khususnya game.

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja yang 80 persen di antaranya hanya berpendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek diyakini tidak akan memengaruhi kinerja kementerian di sektor tersebut ke depan.

Nadiem Makarim memiliki kapasitas untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi besar yang memiliki fokus untuk 'menyusupkan' teknologi anyar ke dalam…

Nama kandidat yang naik ke permukaan sebagai calon Kepala BRIN adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko. 

Rencana pemerintah itu pun mendapatkan dukungan dari DPR dalam rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diselenggarakan pekan lalu, Jumat (9/4/2021).

Sejumlah pakar pendidikan memberi usulan kriteria menteri pendidikan dan ristek.

Apakah Nadiem Makarim masih menjadi sosok yang dinilai layak untuk mengemban tugas memimpin Kemendikbud dan Kemenristek yang akan dilebur?

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Riset dan Teknologi (Ristek) menunjukkan…

Seperti diketahui, ada enam institusi yang melakukan pengembangan Vaksin Merah Putih dengan berbagai jenis platform, yaitu Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Universitas…

Peleburan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud akan memecah perhatian kedua instansi yang semestinya bisa terkonstrasi dalam menjalankan program masing-masing.

Ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan arah program SDM unggul menjadi semakin tidak jelas.

Kecurigaan ini berangkat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden soal Badan Riset tersebut.