KPU bersama KPK pada 12 April 2019 merilis Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga…

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan nama-nama caleg petahana yang tak mengumumkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2018-2019. Pengumuman bisa…

pengumuman nama-nama tersebut agar publik memiliki informasi tambahan terkait anggota DPR maupun DPRD yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun ini.

Adapun berdasarkan catatan KPK per 31 Maret, masih ada 7.010 anggota DPRD yang belum melaporkan hartanya dari jumlah wajib lapor 17.644, kemudian 32  orang DPD RI yang belum…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan, sampai dengan Sabtu (30/3/2019) terdapat 51 instansi yang telah melaporkan LHKPN 100 persen. Instansi-instansi tersebut terdiri…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-003 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pengisian LHKPN 2019 yang mengingatkan jajaran bawahannya…

Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi 27 instansi dengan tingkat kepatuhan tinggi, di tengah masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHPKN secara keseluruhan.

Tingkat kepatuhan anggota DPRD DKI untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara masih berada di bawah angka 10 persen.

Tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih rendah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terus melakukan sosialisasi dan kampanye pelaporan pajak.

Tak hanya anggota DPR, tim KPK juga nantinya akan mendampingi para anggota MPR dan DPD yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Gayung bersambut, usulan KPK agar Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara diintegrasikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan mendapat persetujuan Menteri…

Ketua DPR  Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui hampir semua anggota DPR saat ini berada di daerah, sehingga belum sempat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara…

Tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR masih terhitung rendah. Dari 524 legislator, hanya 40 orang yang menyerahkan LHKPN. Sisanya,…

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membantah tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan instansi yang tingkat kepatuhannya terendah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara…