Kenaikan pajak hiburan dapat membuat harga atau biaya jasa hiburan meningkat. Pada akhirnya, masyarakat selaku konsumen menanggung beban kenaikan pajak itu.
Pengusaha hiburan dan SPA di Bali masih enggan menerapkan pajak 40% walaupun Kabupaten Badung sudah mengeluarkan surat soal tarif baru pajak hiburan dan SPA.
Menteri Airlangga Hartarto mengatakan tindak lanjut ke pemerintah daerah dilakukan karena besaran tarif pajak ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Para capres 2024, Anies, Prabowo, dan Ganjar telah memaparkan visi dan misinya di hadapan pengusaha Kadin Indonesia dalam dialog ‘Menuju Indonesia Emas 2045’
Pemprov Bali menilai usaha spa masuk Pajak Berusaha dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak tepat karena usaha wellness SPA bukan bagian usaha hiburan yang mewah.