Sebagaimana diketahui, defisit APBN harus diperlebar tahun ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang meningkat untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19.
Pasar ingin tahu secara spesifik apa yang selama ini tidak berjalan dengan baik di BI dan pemerintah, serta kerangka kerja seperti apa yang menurut mereka lebih baik.
Pemerintah mengapresiasi dan menerima pandangan fraksi dalam Komisi I DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Seluruh Fraksi dari Komisi I DPR menyatakan setuju untuk pembahasan lebih lanjut terhadap pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Baleg menegaskan RUU BI masih banyak yang harus disempurnakan. Baleg masukan dari BI, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, pengamat, akademisi, termasuk industri terkait.
Rencana pemerintah untuk 'mengamputasi' independensi Bank Indonesia (BI) direalisasikan. Salah satunya dengan menghapus ketentuan dalam pasal 9 dan menambahkan pasal mengenai…
Menariknya, dalam rencana UU baru tersebut, pasal yang menegaskan soal indenpendensi BI tersebut dihapus. Dalam matrix persandingan antara UU lawas dan RUU amandemen BI,…
Ada pasal dalam RUU Cipta Kerja yang tidak akan membutuhkan peran MUI untuk sertifikat halal dan akan digantikan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan langkah itu diperlukan untuk memperkuat bahan rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan…
Hengkangnya beberapa representasi kubu pekerja dalam pembahasan Omnibus Law ketenagakerjaan dapat berimbas pada kembali terhambatnya finalisasi RUU Ciptaker.
Menkopolhukam Mahfud MD didampingi oleh sejumlah menteri lainnya memberikan tiga dokumen dari Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR Puan Maharani, di Gedung DPR, Jakarta.
Menkopolhukam Mahfud pun meminta kepada masyarakat untuk turut serta mengkritisi, memberi saran dan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait RUU BPIP.