Pelaksanaan rapat paripurna tersebut diwarnai oleh sederet drama mulai dari penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out dari fraksi Partai Demokrat.
PDIP merupakan fraksi pertama yang menyampaikan tanggapannya terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja dan menyatakan setuju RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.
RUU BI yang memiliki kepentingan politis ini bisa memicu dibentuknya kebijakan penyaluran kredit dengan suku bunga yang murah, seperti kredit likuiditas BI (KLBI) dan fasilitas…
Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja…
Salah satu pasal yang berisiko mengancam independensi BI dalam menentukan kebijakan moneter, terkait dengan pemerintah juga memiliki andil dalam keputusan tersebut saat RDG…
Amandemen Undang-Undang perubahan ketiga atas UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang, bukan faktor kekecewaan terhadap kepemimpinan…
Dewan Kebijakan Ekonomi Makro merupakan usulan Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu saat rapat dengar pendapat umum di Badan Legislasi…
Para penduduk telah menghadapi “realita rasisme yang telah mendarah daging” yang sudah tidak bisa diabaikan, hal ini disampaikan European Commision pada rancangan mereka…
Dalam draf kasar RUU tersebut, DPR sebagai inisiator UU tersebut menginginkan tugas mengawasi bank yang dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI. Proses pengalihan tugas…
Amandemen UU Bank Indonesia dan pembentukan dewan moneter menjadi isu hangat di awal bulan September. Kekhawatiran berbagai pihak terkait dengan independensi bank sentral…