Penempatan dana PEN dari Pemerintah Pusat kepada Bank Sumut sebesar Rp1 triliun dengan leverage dua kali lipat.

Bank Bengkulu mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai bank mitra penempatan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp200 miliar.

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana dalam rangka program PEN ke 7 BPD pada tahap I sebanyak Rp11,20 triliun dan 4 BPD pada tahap II sebanyak Rp2,80 triliun.

Penempatan uang negara tercatat senilai Rp64,5 triliun, dengan Rp14 triliun disalurkan ke 11 BPD.

Bank Kalbar berkomitmen akan me-leverage dalam bentuk penyaluran kredit sebesar 2 kali dari penempatan dana atau senilai Rp1 triliun.

Pemerintah menambah penempatan uang negara di bank-bank BUMN senilai Rp17,5 triliun, tetapi ada beberapa perbedaan dengan tahap sebelumnya.

Pemerintah menambah penempatan uang negara di bank-bank BUMN senilai Rp17,5 triliun. Untuk apa dana tersebut?

BRI sudah mengembalikan penempatan deposito pemerintah sebelumnya senilai Rp10 triliun pada 25 September 2020.

Dengan tambahan tersebut, maka target penyaluran kredit BTN untuk program pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp30 triliun.

Teranyar, pemerintah kembali melanjutkan penempatan uang negara di Himbara yang seharusnya berakhir pada bulan ini senilai Rp17,5 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari mengatakan jangka waktu penempatan uang negara tersebut lebih lama dari sebelumnya.

Penempatan dana pemerintah kepada bank syariah dipatok dengan imbal hasil sebesar 2,84 persen, dengan pertimbangan suku bunga BI tiga bulan sebesar 3,84 persen dikurangi…

Saat ini, likuiditas bank disebutkan cukup untuk disalurkan sebagai kredit ke masyarakat.

Saat ini, OJK masih menunggu adanya permintaan dari pemerintah mengenai informasi bank yang akan dilakukan penempatan dana.

Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional menyatakan bahwa dana pemerintah telah menjadi modal Himbara menyalurkan kredit kepada 620.000 UMKM.

Pemerintah menempatkan dana senilai Rp11,5 triliun ke 7 bank daerah. Dari jumlah ini 5 BPD telah resmi dititipi dana pemerintah, sedangkan 2 lainnya masih dalam proses.