Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan revisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah.
Rapat Komisi IX DPR dengan jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan ditunda karena Menteri Ketenagakerjaan Hanif…
Kalangan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai revisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua hanya setengah hati.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang mereka anggap setengah hati…
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tetap berpendirian menjalankan aturan baru BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional meski banyak diprotes…
BISNIS.COM, JAKARTA—Penegakan hukum dalam proses transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai kunci perbaikan pelayanan kedua…
BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Keuangan, Kemenakertrans dan PT Jamsostek masih melakukan pembahasan teknis untuk membentuk badan hukum publik BPJS Ketenagakerjaan yang harus…