Ditjen Pajak menjamin pengelolaan dan pemanfaatan data AEoI telah berdasarkan common reporting standard dan UU No. 9 Tahun 2017.

Pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak ikut campur dengan mekanisme penyaringan peserta tender karena semua dijalankan oleh…

Ditjen Pajak mengklaim tingkat kepatuhan para peserta tax amnesty atau pengampunan pajak masih terjaga dengan baik, lebih dari 75 persen peserta pengampunan pajak yang sudah…

Otoritas pajak menyebutkan anjloknya jumlah putusan yang mempertahankan objek banding atau gugatan di Pengadilan Pajak ini disebabkan oleh empat hal.

Menurut DJP, kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengintegrasikan e-Billing dan e-Filling sehingga memudahkan wajib pajak (WP) dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Intensifikasi pengawasan menjadi strategi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah 1 untuk mendorong penerimaan pajak tahun 2020.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pertukaran informasi yang dimaksud dalam upaya pemberantasan korupsi dan mendorong penerimaan pajak.

Permintaan khusus tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Kamis (28/11/2019).

Dikutip dari lamam resmi Kemenkeu, per Jumat (9/11/2019) jumlah pengaduan yang masuk hanya 70 pengaduan. Pengaduan yang masuk meliputi pengaduan sarana dan prasarana pelayanan…

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Pajak bakal kembali menerima data atau informasi keuangan dari implementasi automatic exchange of information atau (AEoI) untuk melengkapi…

Sri Mulyani  memastikan Ditjen Pajak akan tetap berada di bawah Kementerian Keuangan. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menggelar Business Develoment Service (BDS) dengan melibatkan 400 Wajib Pajak penggiat Usaha Mikro Kecil dan…

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara melepaskan sandera berinisial HW, selaku pemilik toko komputer “S” di Mataram, dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II…

Langkah pembaruan sistem administrasi perpajakan atau tax administration system di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menunjukkan adanya perkembangan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya membuka suara sehubungan dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan institusi tersebut.

Kekalahan otoritas pajak di tingkat pengadilan perlu menjadi perhatian karena turut menekan penerimaan pajak.