Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi UU Migas turut mengatur pembebasan pungutan pajak PPN dan PPh bagi kontraktor hulu migas.

Beberapa isu lainnya ikut diangkat imbas inflasi terhadap emiten konsumer, nasib bendungan era Jokowi, krisis properti di China hingga lonjakan impor kapal.

Sejumlah kalangan menilai revisi UU Migas sangat diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia.

Penyelesaian Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dinilai dapat memperbaiki iklim investasi Indonesia yang saat ini dirasa kurang menarik oleh investor.

Sektor hulu minyak dan gas bumi masih terus diganjal oleh sejumlah permasalahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Tidak adanya peraturan baru yang dibuat pemerintah…

Belum rampungnya revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) membuat kepastian hukum di sektor tersebut terkatung-katung cukup lama. Padahal, pemerintah memiliki sejumlah…

Sejauh ini, pemerintah selalu mengedepankan pemberian insentif untuk memacu kegiatan eksplorasi yang dia sebut mati suri.

Kehadiran revisi UU MIgas diharapkan bisa mempertegas kepemilikan kuasa pertambangan serta memperjelas pembagian fungsi regulator, fungsi pelaksana pengawasan, dan fungsi…

Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai mendesak dilakukan, mengingat minimnya pengaturan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

JAKARTA – Revisi UU Migas menjadi momentum bagi reformasi tata kelola industri minyak dan gas, agar lebih efisien, transparan, sederhana, dan berkelanjutan. Namun, upaya…

JAKARTA — Proses revisi UU No. 22/2011 tentang Minyak dan Gas Bumi mandek di Badan Legislasi DPR sehingga belum bisa dipastikan kapan beleid itu akan diundangkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ingin revisi Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar bisa mendukung iklim investasi hulu maupun hilir migas…

meragukan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi bisa diselesaikan tahun ini karena saat ini masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi.

PT Pertamina (Persero) bisa diusulkan menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam revisi Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan…

Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo mendukung Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar terkait revisi UU Migas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya menanti surat dari Komisi VII DPR terkait kesanggupannya menyelesaikan revisi Undang-undang Minyak…