Riset terbaru Cinner et al (2022), menemukan potensi dampak perubahan iklim terhadap pertanian dan perikanan di 72 komunitas pesisir tropis lima negara Indo-Pas

Desa Ketapang Mauk di Kabupaten Tangerang dipamerkan sebagai contoh sukses pengembangan kawasan pesisir di Asia Timur pada ajang PEMSE PNLG 2022.

Kabupaten Tangerang terpilih menjadi tuan rumah gelaran Internasional PEMSEA PNLG Forum 2022.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan banjir rob yang sering terjadi dan berlangsung sampai beberapa hari dapat melumpuhkan kegiatan perekonomian di seluruh kawasan…

PT Semen Tonasa ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan Coastal Clean Up senagai rangkaian jelang Presidensi G20

Indonesia merupakan negara maritim dan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Akan tetapi, cukup ironis bahwa kebutuhan garam di dalam negeri banyak…

Nasib nelayan semakin buruk selama pandemi Covid-19.

Reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup kompleks sehingga perlu penanganan khusus.

Kami datang langsung ke masyarakat di lokasi. Bahwa apa yang kami sampaikan ini potensi bukan prediksi. Artinya belum ada kepastian. Karena ilmunya belum sampai ke kepastian.

KKP melalui Ditjen PRL secara aktif terus mendorong percepatan penetapan dokumen sesuai amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandakan luas areal penanaman mangrove pada 2021 menjadi 400 hektare, setelah pada tahun lalu berhasil mencatatkan realisasi…

Sepanjang 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menanam 2.975.129 batang mangrove dengan luas area 448.18 hektare (ha). Luasan ini melampaui target 200 ha.

Laporan akhir kajian Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir yang bertajuk "Wajah Baru Pesisir Jakarta" telah rampung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu mendapatkan lonjakan anggaran yang signifikan pada 2021 agar dapat merealisasikan berbagai program yang langsung menyentuh…

Regulasi tentang Perda RZWP3K merupakan mandat UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pemprov Kalimantan Utara berharap penerbitan Perda No. 4/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bisa menekan konflik kepentingan di kawasan laut.