BISNIS.COM, JAKARTA—Keterwakilan perempuan paling tidak 30% dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dinilai wajib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.…
BISNIS.COM, JAKARTA—Keterwakilan perempuan paling tidak 30% dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dinilai wajib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.…