Pendanaan otsus belum mencapai yang diharapkan yaitu mengejar ketertinggalan sehingga perlu didesain kembali agar pelaksanaan publik dan kesejahteraan bisa dilanjutkan

Para penggugat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membolehkan partai politik lokal eksis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan dana transfer dari pusat pada tahun anggaran 2020.

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengajukan dua opsi mengenai revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menetapkan peringatan hari Otonomi Khusus 21 November 2019 sebagai hari libur kerja jajaran ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor.

Presiden Joko Widodo berencana membahas evaluasi status otonomi khusus (otsus) dan dana otsus dengan pemerintah daerah Papua dalam waktu dekat.

Merujuk payung hukum partai politik, terakhir dengan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), ‘partai politik’ dimaknai sebagai organisasi yang bersifat nasional.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,75 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus dan…

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengusulkan revisi terbatas undang-undang nomor 35/2008 tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat.

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu membentuk satu kelembagaan khusus yang mengatur dan mendampingi skema dana otonomi khusus atau otsus. Pasalnya, saat ini kewenangan tersebut…

Sejumlah tokoh menyatakan Maluku dan Maluku Utara adalah provinsi yang sekitar 90 persen wilayahnya lautan sehingga perlu penerapan otonomi khusus kelautan di daerah itu.

Pemerintah Provinsi Aceh diminta untuk terus mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus karena akan berakhir pada 2027. Dengan pemanfaatan yang optimal, diharapkan Pendapatan…

DPRD Kota Balikpapan berharap agar pemerintah pusat meloloskan permohonan pembentukan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur yang telah diajukan oleh pemerintah setempat.

Pemerintah mengkaji kembali penundaan pengajuan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.n

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengajukan kajian mengenai pembentukan daerah otonomi khusus kepada pemerintah pusat.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Mudrajad Kuncoro menyarankan Bali memperjuangkan otonomi khusus agar pertumbuhan ekonomi di Bali lebih merata.…