Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi "Kementerian Sultan".

"Saya ini ASN yang paling mahal bayarannya di Indonesia. Kalau lihat dengan Rp1.600 triliun yang akan kami dapatkan sampai hari ini, apa gak ngiler?"

Ini kata Dirjen Pajak Kemenkeu soal realisasi pajak 2022 yang sudah melewati target yang telah ditetapkan pemerintah.

Ternyata ini sosok pegawai negeri sipil (PNS) atau apartur sipil negara (ASN) yang bayarannya paling mahal di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemahaman mekanisme perpajakan belum menyentuh pekerja informal.

Penerimaan pajak hingga Agustus 2022 tembus Rp1.171,8 triliun yang didukung peningkatan tren kenaikan harga komoditas atau booming komoditas.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan data wajib pajak (WP) aman meski saat ini tengah ramai insiden kebocoran atau peretasan data oleh hacker.

Kemenkeu meraup pajak pertambahan nilai (PPN) Rp8,2 triliun per Agustus 2022 dari PMSE, seperti Google, Tokopedia, Tencent, dkk.

PPN digital diperoleh atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui PMSE.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengungkapkan penyebab target penerimaan PPh badan naik 39 persen dari target semula.

Berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty II tak lantas mengendurkan semangat otoritas pajak untuk terus memburu aset masyarakat yang sulit terlacak.…

Tarif PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Hal tersebut amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU…

Kurs pajak hari ini (25/5/2022) sampai 31 mendatang ditetapkan setiap 1 dolar AS setara dengan Rp14.682.

Kebijakan pengenaan pajak aset kripto berpeluang menghadirkan situasi yang dapat diibaratkan dengan pisau bermata dua.

Dirjen Pajak menjelaskan bahwa emas batangan, telur, daging, buku hingga sejumlah jasa seperti kesehatan, pendidikan, sosial bebas dari pengenaan tarif PPN 11 persen.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo berdalih bahwa aturan turunan PPN masih dalam proses penyelesaian.