DEN akan mengevaluasi RUEN dengan dua pendekatan.

Untuk mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari, pemerintah akan secara agresif menawarkan wilayah kerja (WK) konvensional kepada investor.

Hasil pengawasan akan dilaporkan pada sidang anggota yang dipimpin oleh Ketua Harian DEN, yaitu Menteri ESDM dan sidang paripurna DEN yang dipimpin oleh Presiden.

Pelaksanaan identifikasinya perlu dilakukan bersama-sama Setjen DEN, Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas dan Badan Usaha (Pertamina) untuk mengantisipasi kondisi krisis/darurat…

Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 9.Pm/72/SJD/2020, seleksi wawancara dilakukan pada 22 Juli 2020. Seleksi wawancara dilakukan secara online.

Hingga saat ini baru 16 provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah RUED, a.l. Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto berharap adanya kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Pemda dan Dewan Energi Nasional terkait pengawasan pelaksanaan RUED Provinsi.

Dewan Energi Nasional (DEN) mendukung penuh langkah PT Pertamina dalam melanjutkan program megaproyek pembangunan kilang sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) resmi mengumumkan Seleksi Penyaringan Calon Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025.

Melalui seleksi penyaringan ini, DEN memberi kesempatan kepada kalangan akademisi dan profesional untuk mengisi jabatan yang kosong sebanyak delapan orang.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa pada saat ini yang memiliki giliran untuk melanjutkan proses pemilihan calon anggota Dewan Energi Nasional…

Herman Darnel Ibrahim, salah satu dari 16 calon anggota DEN yang ikut uji kelayakan dan kepatutan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menilai jika seluruh proses diulang kembali…

Dari proses, terpilih 16 orang yang kemudian lewat pengantar Presiden diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memitigasi dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Batangtoru, Tapanuli Selatan, dinilai…

Fokus pemerintah dalam program 35.000 megawatt yang mengedepankan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar batu bara dinilai kurang tepat.

Dewan Energi Nasional mengungkapkan penggunaan energi baru terbarukan di Tanah Air masih rendah padahal krisis energi fosil dinilai sudah menjadi ancaman.