Respon Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) terkait pertanyaan haramkah pelabuhan Indonesia dikelola asing menjadi berita terpopuler di kanal Ekonomi Bisnis.com…
Perintah Presiden menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan kemacetan di Jabodetabek dinilai sebagai isu lama yang berpotensi mengulang peristiwa yang sudah lalu.
Keterpaduan regulasi merupakan kunci keberhasilan realisasi integrasi pembangunan sistem transportasi, kawasan permukiman, dan tata ruang wilayah di Jabodetabek. Demikian hasil rapat koordinasi pembenahan…
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan pembentukan Badan Otoritas untuk memperkuat koordinasi antarpemerintah di kawasan Jabodetabek, khususnya terkait masalah transportasi.
JAKARTA — DPP Organda menilai perlu ada pengelolaan bisnis transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek untuk mendongkrak penggunaan angkutan umum di sembilan wilayah…
Rencana pemerintah mengintegrasikan sistem transportasi publik merupakan langkah yang percuma apabila tidak disediakan transportasi umum sampai ke area pemukiman.
Pemerintah diminta untuk belajar dari pengalaman global terkait dengan integrasi pembayaran tiket transportasi umum di Jabodetabek. Jangan sampai nantinya transportasi umum…
JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek kian menegaskan posisi strategisnya menjadi badan khusus untuk menangani dan mengatur pengembangan transportasi perkotaan.…
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menargetkan uji coba kereta ringan Jakarta—Bogor—Depok—Bekasi tahap pertama sepanjang 44,43 kilometer dapat mulai dilakukan pada Juni tahun depan.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menargetkan uji coba kereta ringan Jakarta—Bogor—Depok—Bekasi tahap pertama sepanjang 44,43 kilometer dapat mulai dilakukan pada Juni tahun depan.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2018-2029.
