Sinergi Kemenko Perekonomian dengan PP Pemuda Muhammadiyah diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi nasional terutama di sektor UMKM secara lebih cepat.

Indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1 persen pada 2016 menjadi 9,1 persen pada 2019.

Kondisi keuangan inklusif Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 2018.

Beras impor akan jadi cadangan pemerintah dan sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Target peremajaan sawit rakyat secara keseluruhan pada 2021 mencapai 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun.

Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Pembaruan manda KNKG dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 44/ 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam…

Stimulus fiskasl dinilai tidak bisa bergerak sendiri sehingga pemerintah pada saat yang sama juga mempercepat proses vaksinasi virus Corona (Covid-19).

Inflasi pada Januari 2021 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan Desember 2020 yang saat itu tercatat sebesar 0,45 persen dan Januari 2020 0,39 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak bisa mengelak lagi untuk membuka informasi terkait mitra kartu prakerja.

Kemenko meminta hakim PTUN membatalkan putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020 tanggal 23 November 2020 terkait keterbukaan data mitra…

Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja UMKM baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Digitalisasi juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja UMKM saat…

Kebijakan pembatasan kegiatan di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa dan Bali menjadi upaya pemerintah agar tetap dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan selain mengalami peningkatan kasus Covid-19, daerah yang dibatasi kegiatannya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan itu diambil agar kegiatan masyarakat tidak menjadi klaster baru Covid-19.

Pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar tiga persen selama enam bulan.