Meski hampir seluruh petugas pemasyarakatan telah menjalani vaksinasi dan terjadi penurunan kasus positif Covid-19 secara nasional, Kemenkumham masih membatasi layanan kunjungan…

Besaran pengurangan masa pidana yang diberikan meliputi 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan.

Langkah itu diambil setelah promosi dan informasi viral di media mainstream maupun media elektronik tentang rencana kegiatan Yoga di Bali bertajuk Tantric Full Body Orgasm.

Rombongan warga negara China kembali tiba di Bandara Soekarno-Hatta di tengah penerapan larangan mudik. Dirjen Imigrasi pun memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Kemenkumham mempertimbangkan untuk memperketat usulan dari kementerian lembaga baik usulan berupa RUU ke dalam prolegnas maupun aturan lainnya.

Perjanjian MLA antara Indonesia dan Prancis memiliki arti penting bagi Indonesia dan Prancis, terutama untuk melacak aset hasil pidana.

Bareskrim Polri sudah menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengekstradisi buronan Jozeph Paul Zhang dari negara Jerman.

Setelah ada penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan dari kelompok KLB pada 31 Maret maka Partai Demokrat pun menarik kembali berkas permohonan atas nama…

Budhi Revianto dinilai telah menabrak aturan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian.

Pungutan royalti lagu dan musik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2021 akan diberikan kepada musisi dan pemilik hak karya.

Awalnya, pemerintah berencana menerbitkan ketentuan mengenai royalti musik dan lagu pada 2022.

Penyidik Kejagung didesak segera berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk menyita aset tersangka korupsi PT Asabri di Hongkong.

DPP Demokrat menyatakan Moeldoko Cs akan berurusan dengan hukum jika masih tetap mengenakan atribut Demokrat.

Saiful Huda mengajak semua pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucap syukur karena akhirnya tidak ada dualisme di tubuh partainya.

Pemerintah menepis tudingan mengintervensi atau campur tangan dalam kisruh Partai Demokat.