Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Investigasi atas Belanja Modal Tanah di Sumatra Barat dengan indikasi kerugian negara Rp47,08 miliar.
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menyatakan akan mendalami kasus suap dalam pemberian status opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh oknum pejabat Badan…
BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat.
Nusa Tenggara Barat kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan ini, tercatat NTB sudah enam tahun…
Kemungkinan terjadinya pelebaran defisit APBN sebagai dampak implementasi perubahan sistem pencatatan keuangan dari berbasis kas menjadi akrual yang akan dimulai pada 2018…
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) segera melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) menindaklanjuti…
Badan Pemeriksa Keuangan segera merampungkan proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2016 setelah mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai temuan-temuan…
Badan Pemeriksa Keuangan memastikan proses audit laporan keuangan sejumlah kementerian dan lembaga negara sudah sesuai mekanisme yang diamanatkan oleh undang-undang.
Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan bahwa sebagian rekomendasi yang tercatat di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2016 belum ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sebagian rekomendasi di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 2016 belum ditindaklanjuti oleh entitas.
Badan Pemeriksaan Keuangan menilai pemerintah daerah semakin patuh melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset negara sesuai dengan standar akuntansi…
BPK membangun Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Gowa, Sulawesi Selatan yang akan menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Pemeriksa Keuangan Negara di Indonesia Wilayah…
Badan Pengawas Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektifitas suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan enggan menanggapi protes Serikat Pekerja SKK Migas terkait opini tidak wajar dalam laporan keuangan badan tersebut untuk Tahun Anggaran 2015.
Kewajiban dalam undang-undang yang mendasari tata kerja setiap institusi penyidik hukum menjadi penyebab hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan…
Pemberian opini pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ke suatu daerah tidak berkorelasi dengan perilaku koruptif pemimpin daerah tersebut.
Wagub Djarot Saiful Hidayat mengaku sudah mencurigai gerak-gerik Dinas Perumahan DKI sebelum kasus pembelian lahan Rp648 miliar di Cengkareng dibongkar oleh Badan Pemeriksa…