Manajemen RS Muhammadiyah Bandung buka suara tentang kabar yang menyebut jika kerja sama pihaknya dengan BPJS Kesehatan telah dihentikan.

Amien Rais mengkritisi langkah Muhammadiyah yang menerima tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari Jokowi.

Organisasi keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang makin banyak. Setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, organisasi keagamaan lainnya menyusul.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan Jokowi yang membagi-bagikan izin usaha tambang (IUP) ke ormas keagamaan.

Langkah sejumlah ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menerima penawaran konsesi tambang dari pemerintah menuai kritik

Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk mengelola tambang dengan 9 pertimbangan. Partai politik bersuara.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjanjikan lahan tambang terbaik untuk Muhammadiyah. Setara dengan KPC untuk NU?

Perhapi mewanti-wanti ormas keagamaan sebelum resmi mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah

PKS menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

BPJS Kesehatan mengungkap nasib peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang biasanya dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Bandung.

Keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang dari pemerintah dikhawatirkan akan mencederai independensinya sebagai organisasi non-profit untuk ummat.

PAN mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima WIUPK yang ditawarkan pemerintah.

Muhammadiyah selama ini dikenal lebih berfokus pada bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial filantropi, dan pemberdayaan ekonomi

PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).