Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tim gabungan masih terus mengkaji sisa 13 pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Menko Maritim sekaligus Ketua Tim Gabungan Rizal Ramli mengatakan setelah melakukan investigasi di lapangan pihaknya menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang…
General Manager PT Astra International Tbk. Biyouzmal mengonfirmasi soal pemeriksaannya terkait kasus suap yang menjerat bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka suap reklamasi Teluk Jakarta, Mohamad Sanusi.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf pribadi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Mohamad 'Ongen' Sangaji terkait perkara dugaan suap pembahasan raperda…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusulkan untuk membuat keputusan baru terkait dengan izin reklamasi yang menyeimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat…
Komisioner Ombudsman Dr H Laode Ida menyatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur No. 2238 Tahun 2014…
Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim PTUN Jakarta terkait Pembatalan SK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa…
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di kawasan Jakarta Timur menjadwalkan akan menggelar pembacaan putusan atas gugatan izin reklamasi Pulau G Teluk Jakarta pada hari ini
Kepala daerah dibolehkan mengambil kebijakan tanpa peraturan mengikat selama tak melanggar hukum, karena telah dijamin dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan.
Ketua Himpunan Pengusaha Swadiri Indonesia (Hipsi) Firmandes mengatakan kebijakan moratorium reklamasi ini akan dilihat para investor lokal dan asing sebagai preseden buruk.…
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang pembangunan fasilitas umum dengan kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tidak tepat disebut…
Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Dian P. Simatupang menilai diskresi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk membuat…