Anak Buah Sri Mulyani menyebut bahwa produktivitas ekonomi tidak akan naik hanya dengan terus membangun jalan, bahkan bisa melandai saat membangun kota baru.

Alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN 2025 akan mengacu pada besaran belanja negara, bukan pendapatan negara seperti yang sempat dibahas Sri Mulyani.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menduga Kemenkeu sengaja mengakali desain anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir. Simak datanya.

Anggaran pendidikan terancam akan menyusut ratusan triliun bila nantinya terealisasi menggunakan acuan pendapatan, bukan lagi belanja negara.

Dua kejadian terkait dunia pendidikan mengemuka di sela kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta awal pekan ini.

Ekonom menilai wacana pemerintah dan DPR untuk reformulasi mandatory spending 20% Anggaran Pendidikan dari APBN merupakan langkah keliru.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya memperoleh alokasi 15% dari Rp665,02 triliun.

Anggaran Pendidikan yang bersifat wajib sebagai mandat perundang-undangan sebesar 20% dari APBN dan menjadi prioritas, nyatanya tidak selalu terealisasikan 100%

Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.

Program Quick Win berisi janji-janji kampanye Prabowo akan dieksekusi dengan dana dari cadangan anggaran pendidikan, hingga cadangan belanja negara APBN 2025.

Sri Mulyani menyebut dana program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun pada 2025 bisa berasal dari anggaran cadangan pendidikan.

Pendapatan daerah diproyeksikan Rp23,54 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan Rp23,91 triliun atau ada defisit Rp362,3 miliar.

Pengalokasian anggaran pendidikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dinilai perlu pengawasan ketat.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji memberi respons mengenai anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk TKDD

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (27/6/2024)

Kemendikbudristek mengkritik penggunaan anggaran pendidikan oleh sekolah kedinasan