BP Batam menyampaikan bahwa penolakan proyek Rempang Eco-City saat ini telah menjadi perhatian khalayak luas.

Rencana awal adalah relokasi ke Pulau Galang, namun setelah berdiskusi dengan masyarakat, maka lokasi relokasi permanen tetap berada di wilayah Rempang.

BP Batam mengklaim bahwa proyek Rempang Eco-City akan membawa dampak positif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pulau Rempang.

Saat ini sudah ada 100 KK di Pulau Rempang yang telah mendaftar pemindahan warga.

Sejumlah masyarakat masih menolak direlokasi dari Pulau Rempang yang akan menjadi lokasi pembangunan pabrik kaca perusahaan China, Xinyi.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan warga yang terkena dampak rencana investasi Xinyi Group, tidak akan direlokasi ke luar Pulau Rempang.

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.000 personel untuk mengawal unjuk rasa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) terkait konflik di Pulau Rempang.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan sudah ada lebih dari 100 kepala keluarga (KK) yang mendaftarkan untuk bersedia di relokasi dari Pulau Rempang.

Polda Kepri mengklarifikasi kegiatan door to door ke masyarakat di Pulau Rempang untuk melobi relokasi itu tidak benar.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Xinyi Group yang akan berinvestasi di Pulau Rempang merupakan produsen kaca terbesar di dunia.

Pendaftaran relokasi Warga Rempang yang semula dijadwalkan berakhir 20 September 2023, kemungkinan akan diundur sampai batas yang belum diketahui.

Bisnis telah merangkum kumpulan pernyataan (dan postingan) UAS yang berkaitan dengan Pulau Rempang.

Saat itu, Yudo menjelaskan bahwa dia memberikan perumpamaan tentang penanganan aksi massa yang tidak perlu selalu menggunakan senjata.

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi pada rencana relokasi Warga Rempang.

Polisi akan bertindak tegas kepada pelaku yang menyebarkan hoaks tentang UAS dan Rempang.

Menteri Luhut bicara soal konflik Pulau Rempang yang dinilai ada yang kurang pas dalam pembebasan lahan.