RSS FEEDLOGIN

Urusin BUMN, Dahlan Iskan hadapi dilema

  -   Kamis, 15 Desember 2011, 18:48 WIB

TERKAIT

  • No news.

POPULER

PILIHAN REDAKSI

JAKARTA:  Dahlan Iskan merasa dilema dalam mengemban tugasnya selaku Menteri BUMN. Di satu sisi dia dituntut untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan pelat merah, tapi di sisi lain khawatir akan dampak negatifnya terhadap masyarakat  dan swasta.“Ada teori yang menyebutkan bahwa tidak seharusnya negara berbisnis, seharusnya swasta dan rakyat yang berusaha. Kalau negara berbisnis, pasti rakyatnya kalah. Di suatu pihak ada teori seperti itu, di lain pihak saya dapat tugas untuk membesarkan perusahaan-perusahaan negara,” ujar dia dalam acara Mandiri Economic Forum, hari ini.Namun Dahlan berfikir, jika gerakan swastanisasi BUMN berhasil sekitar 20-25 tahun lalu, dan seluruh BUMN jadi perusahaan swasta, maka perekonomian Indonesia tidak akan melesat seperti sekarang.Terlebih di tengah kondisi krisis kawasan Eropa dan Amerika Serikat saat ini, tanpa ada BUMN-BUMN bank, maka tidak mungkin nilai tukar bisa dikendalikan dan Rupiah bisa bertahan pada level yang kuat.“Kita tidak boleh lupa bahwa prinsipnya negara sebaiknya tidak berbisnis, tapi rakyat yang berbisnis.  Namun dalam kondisi-kondisi tertentu negara perlu turun tangan. Sekarang terbukti,” tuturnya.Untuk itu, Dahlan sempat berandai-andai apakah negara dan swasta perlu bersaing untuk membesarkan perusahaannya masing-masing.

 

“Saya dilema karena saya punya rencana- rencana besar membesarkan BUMN, tapi berfikir ini akan mengalahkan swasta atau tidak, merusak iklim usaha atau tidak, dan lain-lain.”Pada kesempatan tersebut, Dahlan mengaku memiliki sejumlah rencana besar untuk mendorong peran BUMN dalam mengelola perekonomian nasional.  Terutama mengembangkan BUMN-BUMN dalam pengembangan infrastruktur properti, pelabuhan, dan pangan.(api)

 

 

Editor :

Komentar :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.