BISNIS.COM, JAKARTA-- Rintik gerimis kecil-kecil membasahi Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa barat, pada Sabtu malam (13/4) sekitar pukul 19.00 WIB, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersiap meluncurkan secara resmi akun twitternya @SBYudhoyono.
Ditemani Ibu Negara Ani Yudhoyono, kedua putranya dan menantunya, SBY duduk bersama di sebuah meja bundar.
Sebuah laptop dan tablet siap di depan SBY. Sementara awak media berada di depan tak jauh dari tempat duduk Presiden.
Juru foto, kameramen dan juru tulis bersiap mengabadikan aksi Presiden malam itu. Hembusan angin pegunungan menyelimuti acara malam itu.
SBY malam itu akan memulai 'kicauan' pertamanya sejak ia mendaftarkan diri di twitter pada 27 Maret 2013 lalu.
"Halo Indonesia, saya bergabung ke dunia Twitter untuk berbagi sapa, pandangan, dan insipirasi, salam kenal,*SBY*," demikian kicauan pertama Presiden.
SBY mengatakan, niat dirinya untuk bergabung dalam sosial media agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
Melalui sosial media, dirinya dapat mendengarkan aspirasi, menyampaikan penjelasan kegiatan dan situasi serta mengetahui dukungan maupun hal yang tidak disukai masyarakat.
Akun @SBYudhoyono sejak diluncurkan secara resmi kini telah diikuti oleh lebih dari sejuta pengguna twitter.
'Gelombang Ketiga' Jauh sebelum SBY mengunggah kicauan pertamanya, pada 1980an, futurolog (orang yang menganalisa masa depan) asal AS, Alvin Toffler menerbitkan sebuah buku yang populer 'The Third Wave' (Gelombang ketiga) Buku itu meneropong masa depan yang dipenuhi teknologi.
Gelombang ketiga merupakan revolusi peradaban yang dibawa oleh teknologi. Sebuah era abad informasi atau juga dikenal era komputer atau digital. Era yang menggantikan era revolusi industri (Gelombang Kedua).
Revolusi teknologi telah membuat komunikasi antar manusia semakin tinggi. Telepon selular, tablet dan berbagai 'gadget' bermunculan memenuhi kehausan akan informasi dan komunikasi.
Komunikasi manusia dapat dilakukan 'just in time' (pada waktu itu juga) dan tak lagi 'memperhitungkan' jarak.
Orang di Jakarta, dengan telepon selularnya, bisa sewaktu-waktu menghubungi orang di Papua. Tak peduli tengah beraktivitas mengendari mobil, lari pagi, jalan pagi ataupun bahkan tengah berada di toilet.
Kemajuan teknologi dan informasi juga telah memunculkan media komunikasi baru. Kerumunan orang yang tak saling kenal, bisa saling bertegur sapa di dalam dunia maya, dunia yang tak perlu kehadiran secara fisik. Sebuah media sosial baru, yang lahir dari teknologi.
Dalam komunikasi non fisik yang menghilangkan dominasi dalam komunikasi. Komunikasi menjadi sangat terbuka, siapa saja boleh bicara, siapa saja setara. Apakah ia seorang presiden atupun rakyat biasa.
Sebuah ruang publik seperti dibayangkan oleh Jurgen Habermas, filosof asal Jerman. Sebuah ruang yang bebas dari dominasi.
Twitter misalnya, sejak ditemukan Jack Dorsey pada 2006, menjadi salah satu media sosial yang popular digunakan untuk mengunggah informasi. Diperkirakan lebih dari 500 juta akun twitter tersebar di seluruh dunia.
Twitter merupakan mikro bloging media menumpahkan isi pikiran dan hati lewat tulisan 140 karakter, atau tak lebih dari satu alinea. Mirip seperti sms namun bisa dilihat oleh banyak orang.
Di dalam media itu, siapa saja boleh menjadi pengikut (follower) akun seseorang. Menjadi pengikut berarti ia dapat melihat setiap tulisan yang diunggah di akun tersebut. Ia pun dapat mengomentari hal itu, dan komentarnya dapat dilihat para pengikut lainnya dari berbagai belahan dunia.
Twitter sepertinya menjadi ruang publik baru, bagi masyarakat pasca industri. Dia bisa menyapa ramah, bertanya maupun menyampaikan sumpah serapah.
Tak terkecuali bagi Presiden SBY. Begitu resmi masuk dalam dunia ini, SBY harus bersepakat dengan situasi itu.
Belum juga melakukan kicauan, akun milik SBY telah diberondong dengan berbagai rupa pertanyaan, cercaan, dukungan dan sebagainya.
Tak berapa lama setelah resmi meluncurkan akunnya, dan mengunggah kicauannya, Presidenpun mendapatkan berbagai macam tanggapan.
Bintang film porno asal Swedia Vicky Vette pun tak luput menggoda SBY melalui kicauannya di twitter.
Bagi Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya, hal ini sudah menjadi konsekuensi bagi Presiden Yudhoyono untuk tidak diperlakukan istimewa di dunia twitter.
"SBY sudah berani membuat keputusan masuk ke sosial media tetapi catatan saya jangan tanggung-tanggung, ini dunia egaliter, demokratis, dunia paling kejam, fitnahpun bisa berkeliaran di sini," katanya.
Menjadi bagian dari media sosial menurut Arya Bima, sudah menjadi suatu kebutuhan, mengingat perkembangan sosial media yang begitu pesat meskipun masih terbatas.
Bila menilik lembaga riset media sosial yang berpusat di Paris, Prancis, Semiocase, pertumbuhan media sosial itu di Indonesia cukup pesat.
Pada Juli 2012, media sosial itu dikerumuni sekitar 517 juta profil pengguna twitter. Indonesia menduduki posisi ke lima pemilik akun twitter terbanyak dunia dengan 29,4 juta profil, di bawah Inggris raya 32,2 juta, Amerika Serikat 141,8 juta, Brazil 41,2 juta, Jepang sekitar 35 juta pengguna.
Menurut riset, awal 2012 jumlah akun twitter Indonesia sebanyak 19 juta pengguna, namun pertengahan 2012 telah mencapai 29,4 juta profil.
Pertumbuhan twitter tersebut seiring dengan pertumbuhan pengguna internet. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet di Indonesia pada 2012 mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Jadi tak perlu ragu menggunakannya (media sosial)," katanya Arya Bima Fungsi Twitter SBY Pengamat Charta Politika Yunarto Wijaya juga sepakat dengan penggunaan twitter sebagai salah satu instrumen berkomunikasi Presiden SBY.
"Sudah menjadi tren era komunikasi publik sekarang pemimpin masuk komunikasi-komunikasi baru sebagai adaptasi perkembangan dunia komunikasi," katanya.
Menurut Yunarto yang lebih penting saat ini adalah efektifitas dari twitter milik SBY.
Sebagai Presiden, tentunya SBY mengemban misi-misi tertentu. Dan twitter menurut dia, dapat dijadikan salah satu instrumen untuk pencapaian misi itu. Misalnya untuk memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat dan memotong mata rantai birokrasi.
Selain itu, twitter juga dapat menjadi 'branding politik' SBY selama setahun ke depan baik negatif maupun positif.
Meskipun demikian, penggunaan twitter tidak akan berpengaruh terhadap kepuasan publik pada kinerja pemerintahan.
"Kalau bicara pilihan komunikasi seperti sosial media itu sifatnya emosional, dalam arti dia bisa tampil lebih humanis, dia bisa tampil bersifat personal, sehingga efeknya bukan pada pemerintahan SBY pada personal branding dari SBY," katanya.
Pengamat Politik Nico Hardjanto mengatakan twitter dapat digunakn sebagai kanalisasi isu-isu yang berkembang, diluar media 'mainstream' (arus utama seperti media massa).
Dengan demikian, SBY dapat mengetahui secara langsung berbagai tanggapan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang.
"Apakah nadanya positif atau negatif, bisa diketahui, dan tidak terdistorsi oleh pandangan media massa," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, twitter juga dapat digunakan SBY untuk kanalisasi opini, guna memecah perhatian publik terhadap isu-isu negatif yang menimpa dirinya.
Jebakan Twitter Namun demikian, Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Bahtiar Aly menilai terdapat sejumlah tantangan dalam berkomunikasi dengan menggunakan twitter oleh Presiden SBY.
Twitter bukanlah instrumen resmi kenegaraan yang dipahami, namun lebih sebagai instrumen yang personal. Di sisi lain, pengguna twitter juga masih sangat sedikit, dan tidak menyentuh seluruh lapisan masayarakat.
Sehingga masalah-masalah kenegaran yang direspon oleh Presiden sebaiknya tidak hanya diunggah melalui twitter saja. Namun harus disampaikan secara resmi kepada masyarakat melalui media massa, sehingga mampu menjangkau seluruh masyarakat.
"Jadi jangan sampai ada masalah-masalah kenegaraan itu dianggap selesai bila melalui twitter sudah selesai, 'ga' bisa, twitter itu tetap sebagai domain pribadi yang disosialisasikan," katanya.
Ia mencontohkan, pernyataan berduka Presiden SBY terhadap masalah bom Boston melalui twitter kepada Presiden AS Barack Obama.
"Maka itu tidak cukup tetap harus melakukan suatu pernyataan resmi sebagai kepala negara yang harus diliput oleh semua media secara langsung," katanya.
Ia menambahkan, dalam media sosial, informasi yang diunggah menjadi milik umum, transparan, dan siapapun boleh berkomentar. Dalam dunia twitter orang bisa saja melemparkan sumpah serapah, kemarahan tanpa diatur.
Sementara itu, dalam diri SBY melekat jabatan sebagai kepala negara Indonesia.
"Ini tentu menjadi tantangan bagi kewibawaan lembaga negara seperti Presiden yang juga harus dijaga kehormatannya," katanya.
Selain itu, kesanggupan mental dan emosi SBY dalam menyikapi berbagai rupa persoalan, sumpah serapah, cacian, hinaan juga dibutuhkan.
"Persoalannya sanggupkah seorang presiden SBY menampung semua uneg-uneg itu. Saya tidak mau gara-gara twitter Presiden menjadi kena 'migrain', sakit kepala, sehingga beliau tidak bisa memerintah secara tenang, secara clear (jelas), secara obyektif, secara rasional," katanya "Saya tidak mau karena terlalu larut malam bertwitter, bertit-twit tahu-tahu besok tidak bisa memimpin sidang kabinet dengan jernih, atau masih terbawa emosionalnya," tambahnya.
Untuk itu, ia mengajurkan Presiden untuk memiliki tim yang kuat mengelola twitter dan membatasi dalam menggunakannya.
"Bertwitter itu ambil waktu satu jam dan sebagainya, dan setelah itu serahkan kepada tim yang khusus secara jernih melihat persolannya, jadi mana yang pantas harus direspon, direspon, " katanya.
Yang juga harus diperhatikan adalah isi kicauan SBY. Mengingat kesalahan dalam berkicau, bisa-bisa sang presiden menjadi tempat sumpah serapah di dunia itu.
"Jangan sampai Presiden "menggalau" di twitter, bisa jadi tempat sumpah serapah masyarakat di dunia itu," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada hasrul Hanif.(Antara/msb)
Source : Newswire
Editor : Martin Sihombing
Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.