Dalam persaingan bisnis, orang China (suku Hokian), punya "dua Kia". Pertama adalah Kia su, yang berarti takut kalah, dan karenanya tak mau kalah dengan yang lain. Lalu ada istilah Kia si atau takut mati, dan karena itu tidak mau mati dan harus berjuang terus untuk dapat hidup.

Dan khusus orang Singapura, menambahkan satu Kia lagi. Mereka menyebutnya Kia cheng hu. Apa maksudnya? Takut pemerintah. Lha kok? Ya, karena pemerintah Singapura selalu memberikan hukuman atau denda atas pelanggaran yang dilakukan rakyatnya.

Itu adalah penggalan cerita Lulu Terianto, Dirut PT Jurnalindo Aksara Grafika, yang kebetulan adalah boss saya di koran yang Anda baca ini.

Ihwal "tiga kia" ini bagi saya menarik sekali, karena implikasinya dalam, bermacam-macam, dan panjang.

Sekadar penggalan saja, coba deh Anda yang sering bepergian ke luar negeri, atau setidaknya ke Singapura. Negeri itu warganya sangat disiplin, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak ada ludah yang 'berceceran' di sembarang tempat. Lalulintas juga disiplin, meski kadang juga ada macet di beberapa tempat.

Anehnya, orang Indonesia yang dari sono-nya atau gawan bayi-nya biasa hidup sembarangan, begitu di Singapura menjadi warga yang amat patuh dan disiplin. Tetapi begitu balik kembali ke Jakarta,  gaya hidup sembarangan kumat lagi.

Jawabnya sebenarnya hanya satu: leadership. Menteri Senior Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura seangkatan Pak Harto,  yang dianggap sebagai salah satu peletak dasar bagi karakter disiplin warga Singapura.

Maka, saya sering bercanda dengan sejumlah teman, dan selalu diprotes keras soal cara pandang. Bagi saya, otoriter itu tidak apa, asal baik. Sebab, demokrasi yang kacau, ternyata dampaknya justru tidak baik, dan menumbuh-kembangkan korupsi bak jamur di musim hujan.

***

Di Jawa, berlaku prinsip tua: alon-alon waton kelakon. Saya mencoba memperhatikan Joko Widodo, mantan walikota Solo yang kini Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang amat ngetop itu.

Jokowi, saya kira, adalah prototipe yang tepat dengan prinsip alon-alon waton kelakon itu. Kelihatannya lemah lembut, tetapi ternyata tegas. Satu walikota di Jakarta sudah lengser karena ketegasan Jokowi tersebut.

Makanya, jangan salah mengartikan prinsip alon-alon waton kelakon. Ia bukan berarti "biar lambat asal selamat". Alon-alon waton kelakon lebih bermakna kehati-hatian melangkah, supaya tidak terlanjur salah melangkah. Maka, alon-alon waton kelakon sekaligus menyimpan implikasi, begitu diputuskan eksekusinya cepat. Langsung jalan. Bukan tidak ada keputusan.

Buat saya prinsip itu masih sangat relevan untuk kehidupan sekarang. Mengapa dalam manajemen modern ada istilah "helicopter view", bukan "locomotive view" sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sebenarnya karena prinsip kehati-hatian itu. Jika mengambil keputusan dengan dasar informasi yang tidak lengkap, hasilnya bisa jadi kebijakan yang invalid.

Apalagi jika terburu-buru, lalu tujuan malah terlewat atau kebablasan. Begitu kira-kira. Ini menggambarkan salah satu kebablasan kita saat memutuskan praktik demokrasi plus otonomi daerah yang berlangsung saat ini. Termasuk soal pemilihan langsung bupati, walikota, dan gubernur dan anggota DPR hingga DPRD yang menghasilkan politik transaksional luar biasa.

Tidak hanya politik daging sapi dalam arti kiasan tetapi juga dagang sapi betulan. Bukan cuma ambil margin dari transaksi gas yang mengacaukan sistem ekonomi, tetapi juga transaksi proyek APBN, dan aneka transaksi lain yang muaranya cuma satu: sebagai sumber kasir politik dan beli suara serta gaya hidup borjuis.

Maka kalau banyak politisi menjadi tersangka dan masuk bui nggak perlu heran. Itu hanya konsekuensi logis dari tindakan terburu-buru membuka keran keterbukaan politik terlalu lebar, di saat prakondisi belum sepenuhnya mapan.

"Alon-alon waton kelakon lebih bermakna kehati-hatian melangkah; agar tidak kebablasan"

***

Maka, dalam situasi sekarang, kita sesungguhnya rindu akan peran leader, yang mampu berperilaku dan bertindak sebagai negarawan atau setidaknya memiliki jiwa kenegarawanan atau statesmanship.

Leader yang saya maksud tentu bukan semata-mata pemimpin negara, tetapi juga petinggi birokrasi, petinggi politik dan juga petinggi daerah yang punya otonomi luas memimpin daerahnya masing-masing.

Oleh sebab itu, tidak mengagetkan ketika berbagai survei calon presiden belakangan ini menempatkan Jokowi selalu di posisi teratas, menyalip elektabilitas banyak tokoh lainnya, yang lebih lama malang melintang di panggung politik.

Hasil survei hanyalah salah satu indikator, yang memberikan sinyal, bahwa masyarakat rindu akan sosok yang dianggap dapat merepresentasikan ekspektasi kepemimpinan politik yang tidak hanya bercitra, tetapi juga mau kotor tangan dan kotor kaki.

Maka, kalau di awal tulisan ini menyinggung Singapura, sengaja menjadi contoh tentang kepemimpinan, ketegasan, dan kejelasan visi.

Lee Kuan Yew, sebagaimana Pak Harto di masa lalu, adalah sosok yang tidak hanya visioner, tetapi juga amat tegas dan firm. Ia membuat negeri kecil macam Singapura menjadi bangsa dengan spirit bak raksasa, tidak ingin mati, tidak ingin kalah dan harus menjadi pemenang. Dan karakter itu terwariskan kepada generasi pemimpin Singapura selanjutnya, hingga hari ini.

"Statesmanship saja tidak cukup. Butuh teman satu lagi: entrepreneurship"

***

Kebetulan di meja saya ada sebuah buku berjudul Start Up Nation, yang berkisah tentang perjalanan Israel menjadi bangsa yang memiliki keajaiban ekonomi karena spiritnya.

Kebetulan pula, buku itu menggunakan Singapura sebagai salah satu contoh, yang dianggap meniru model Israel dalam membangun spirit kebangsaannya.

Berangkat dari spirit kebangsaan tak boleh kalah dan tak boleh mati, mereka memang jauh lebih maju meski dikepung oleh banyak "lawan" yang dari sisi sumberdaya jauh lebih kaya.

Maka, di sini statesmanship saja tidak cukup. Butuh teman satu lagi: entrepreneurship.

Sekadar contoh, mengapa banyak perusahaan lebih suka berkantor di Singapura ketimbang di Jakarta? Jawabnya sederhana saja: jiwa dagang para birokrat dan pemimpin politik Singapura jauh lebih menonjol ketimbang kita.

Contoh sederhana saja: tarif pajak perusahaan yang jauh lebih rendah di kawasan Asia Tenggara (apalagi dibandingkan dengan Indonesia), adalah strategi jitu untuk menarik perusahaan-perusahaan asing berkantor di negara itu.

Maka, di saat negara jiran terdekatnya, Indonesia, masih berfikir keras untuk terus menaikkan pajak untuk bisa membiayai hidup hari ini, Singapura justru menghimpun pundi-pundi pajak untuk memperkuat strategi perang bisnis di masa yang akan datang.

Kita di Indonesia cuma bisa gigit jari saja karena terus tersandera oleh perang kepentingan politik domestik yang gaduh dan bising. Akibatnya kita menjadi bangsa yang mudah atau lengah dan gagap ketika aset-aset produktif tiba-tiba berpindah tangan ke negeri sebelah.

Ada berita baik bahwa banyak ramalan, termasuk dari McKinsey, yakin Indonesia akan menjadi negara besar dengan kelas menengah yang punya daya beli kuat, karena bonus demografi pada tiga dekade mendatang.

Namun berita buruknya, seorang konglomerat berkata kepada saya dengan kecemasannya: "Ramalan itu bisa benar, tetapi toke-nya siapa?" katanya sambil menunjuk ke seberang. Bagaimana menurut Anda? *