BISNIS.COM, JAKARTA-- Sistem konektivitas, khususnya elemen sistem logistik nasionak (Sislognas) , yang dibangun guna memperkuat daya saing juga memiliki peran strategis yakni sebagai salah satu wahana pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sislognas merupakan salah satu elemen kebijakan nasional yang disatukan dalam konektivitas nasional bersama-sama sistem transportasi nasional (Sistranas), pengembangan wilayah, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sislognas yang efektif dan efisien, menurut Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Eddy Cahyono Sugiarto, diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim.

Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau yang terbentang sepanjang seperdelapan garis katulistiwa, dengan kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor.

Kondisi ini, katanya, apabila dikelola dengan baik dengan dukungan sistem logistik nasional yang kondusif, sejatinya merupakan potensi ekonomi yang dahsyat, yang merupakan modal dasar dalam menjadikan Indonesia sebagai "supply side" yang dapat memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan hasil industri olahannya.

"Pengembangan sistem logistik nasional yang efisien akan berdampak pada biaya distribusi, yang akan meningkatkan daya saing produk. Jika biaya angkut barang dan biaya ekspor rendah, daya saing akan meningkat," katanya kapada Antara

Menurut dia, daya saing diperlukan tidak hanya untuk menembus pasar ekspor, namun juga bisa mengamankan serangan produk impor di dalam negeri.

Sislognas bisa dikatakan berjalan baik jika sudah tidak ada ketimpangan harga produk di daerah yang dekat dengan pusat dan daerah yang jauh dari sistem logistik nasional.

Penguasaan produk pangan strategis daging sapi, buah-buahan dan sayuran oleh negara lain di Indonesia, merupakan indikator lemahnya sislognas, yang belum kondusif dalam meningkatkan daya saing harga komoditas pangan.

Penerapan sistem Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, saat ini sejumlah pelabuhan besar mulai menerapkan sejumlah sistem yang memungkinkan pemilik barang secara seketika atau real time bisa mendapatkan informasi mengenai pengurusan barang miliknya.

Paralel dengan penerapan modul "epayment" layanan logistik nasional , diharapkan sistem ini dapat meningkatkan daya saing logistik nasional, yang didukung pembangunan sejumlah infrastruktur keras untuk beberapa proyek pembangunan yang dijadwalkan selesai dibangun pada 2013 dan 2014.

Tahun ini, menurut Firmanzah, pemerintah menyiapkan investasi atau belanja modal sebesar US$20 miliar  atau sekitar Rp200 triliun untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, perbaikan pelabuhan udara dan pembangunan pelabuhan kapal laut.

Dalam APBN 2013 anggaran pembangunan infrastruktur perhubungan mencapai Rp77,9 triliun untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dalam rangka peningkatan daya saing produksi, serta menjalin keterhubungan antarwilayah.

Sepanjang 2012, katanya, pemerintah telah merealisasikan dimulainya 71 proyek dengan total nilai investasi mencapai Rp212,3 triliun.

Untuk 2013, proyek MP3EI ditargetkan sebanyak 146 proyek "groundbreaking" dengan nilai investasi Rp545,8 triliun. Sekitar Rp365 triliun di antaranya dialokasikan pada kawasan timur Indonesia.

Sebanyak 146 proyek itu terdiri atas 82 proyek infrastruktur dengan nilai Rp143 triliun dan 64 proyek sektor riil dengan total nilai sebesar Rp402 triliun.

Dari 82 proyek pembangunan infrastruktur tersebut yang akan dimulai pada 2013 tersebar di koridor Sumatera sebanyak 32 proyek (Rp25,8 triliun), Jawa 13 proyek (Rp74,8 triliun), Kalimantan sembilan proyek (Rp14,6 triliun), Sulawesi 9 proyek (Rp7,8 triliun), Bali-NTB sebanyak lima proyek (Rp16,8 triliun), dan koridor Papua-Maluku 14 proyek (Rp3,08 triliun). Sampai akhir 2013 program MP3EI diharapkan dapat merealisasikan 330 proyek pembangunan dengan nilai investasi Rp1.169,71 triliun.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan pelabuhan di Indonesia hingga 2030 diperkirakan mencapai 46,112 miliar dolar AS atau sekitar Rp439,67 triliun.

Pemerintah menyiapkan 31,7%  atau US$14,613 miliar  dari total anggaran tersebut dan selebihnya US$31,499 miliar  atau 68,3%  diharapkan dapat diperoleh dari investor melalui mekanisme public private partnership.

"Target pemerintah hingga 2030, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dapat menjadi hub internasional yang berdaya saing tinggi," kata Firmanzah.

Dengan sistem logistik nasional yang didukung percepatan pembangunan infrastruktur, katanya, pemerintah mengharapkan pertumbuhan dan penyebaran pembangunan dapat lebih ditingkatkan.

Ini tentunya akan menciptakan iklim investasi menjadi lebih baik lagi secara nasional dan mampu menekan biaya logistik di bawah 10%  pada akhir 2014.

Berkaitan dengan itu, akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, seharusnya menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan daya saing nasional guna mendapatkan manfaat nyata.

" 2013 sebagai tahun politik hendaknya tidak melonggarkan semangat untuk menjadikan MEA 2015 sebagai musuh bersama yang harus ditaklukkan. Persiapan matang adalah separuh dari kemenangan," kata Eddy Cahyono Sugiarto.