JAKARTA: Penguatan fungsi dan peran dari Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) lebih penting dibandingkan dengan membentuk badan baru untuk akreditasi.

Itulah masukan dari Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka revisi RUU Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Komisi V DPR, di Bali.

Ketua rombongan Komisi V  Muhidin M. Said mengatakan  dilakukannya FGD dari RUU Jasa Konstruksi tersebut merupakan inisiatif Komisi V DPR RI karena melihat dan mengamati perkembangan bidang konstruksi saat ini.

"Ini adalah inisiatif Komisi V DPR RI dengan mengamati perkembangan pembangunan saat ini, terkait dengan bidang kosntruksi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2013).

Dia mengharapkan revisi RUU tersebut dapat rampung pada tahun ini.
 
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali mengatakan salah satu pilar pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur yang terkait dengan bidang konstruksi.

"Target pertumbuhan yang dirancang pemerintah dapat terwujud dengan struktur usaha yang kokoh. Oleh karena itu diperlukan iklim usaha yang sehat," katanya.

Selain itu, lanjutnya, juga diperlukan sinergi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, pemerintah dan swasta, serta masyarakat jasa konstruksi yang transparan, jujur, dan adil.

Dalam FDG kali ini, Komisi V DPR RI menerima masukan dan tanggapan terkait dengan RUU Jasa Konstruksi yang baru. Beberapa masukan datang dari perwakilan pelaku jasa konstruksi baik dari badan usaha maupun perguruan tinggi di antaranya perwakilan dari Universitas Udayana dan LPJKD Provinsi Bali. (LN)