Sebutan "insinyur", tentu anda tahu, berasal dari kata "engineer" yang salah satu artinya adalah perekayasa.  Maka, di bidang teknik, para insinyur adalah jagoan dalam merekayasa banyak soal, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi canggih, mulai dari sepeda hingga pesawat ruang angkasa, mulai dari air minum yang menyehatkan hingga cairan kimia beracun yang membinasakan.

Bahkan di era Prof BJ Habibie, teknolog, insinyur, dan mantan Presiden Republik Indonesia yang terkenal keahliannya di bidang pesawat terbang, sampai teknologi pun direkayasa. Muncullah istilah "rekayasa teknologi", yang menjadi jargon sangat populer, seiring dengan terbentuknya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi.

Tentu maksudnya positif, merekayasa sedemikian rupa kemampuan dan kapasitas teknologi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Maka, ketika Pak Soy Pardede, praktisi bisnis senior, menyebutkan bahwa ekonomi banyak direkayasa karena banyak insinyur yang menjadi ekonom, saya manggut-manggut saja.

Kata Pak Soy, rekayasa ekonomi saat ini ditandai dengan begitu banyaknya produk-produk keuangan derivatif. Apa sih maksudnya?

Saya mencoba membaca dari sisi implikasinyasaja. Banyak orang yang mendadak kaya karena ekonomi derivatif tetapi juga bisa tiba-tiba jatuh miskin karena rugi. Kalau dulu, banyak sebutan goreng-menggoreng saham, kini lebih jauh lagi, rekayasa keuangan yang lebih rumit dan dalam.

Lalu kini muncul "rekayasa bisnis" yang masuk ke kehidupan nyata. Sebutlah "rekayasa tataniaga", yang telah menjajah sektor pangan kita. Sebutan menterengnya adalah kartel pagan; dan pemerintah tak mampu berbuat apa-apa. Malah, ternyata ada peran politik praktis di dalamnya.

Korbannya bukan hanya rakyat jelata yang terpaksa harus menebus pangan dengan harga yang mahal, tetapi juga elite politisi yang kehilangan kursi.

Maka kini harga sapi impor semakin mahal, karena punya keistimewaan luar biasa. Mengapa? Karena sapi impor bisa menjungkalkan Presiden Partai, bukan hanya Bendahara Partai. Begitu joke yang kini banyak beredar di berbagai kalangan.

***

Maka, istilah rekayasa semakin sering dipakai, dan diaplikasikan ke mana-mana. Selain sebutan rekayasa ekonomi merujuk Pak Soy, ada rekayasa sosial, rekayasa budaya,  hingga rekayasa hukum.

Hari-hari ini, yang sedang tenar adalah rekayasa politik. Politik praktis sudah sedemikian rupa dalamnya masuk ke dalam pusaran obyek rekayasa. Mungkin Pak Soy benar jika merujuk para ekonom, karena semakin banyak insinyur yang berkiprah menjadi politisi dewasa ini.

Maka jikalau kemudian banyak rekayasa politik dagang sapi, yang belakangan berkembag menjadi dagang sapi beneran, Anda jangan terlalu kaget. Itu adalah salah satu buah dari rekayasa politik, yang melibatkan tali temali ruwet antara politisi, pembuat kebijakan, praktisi bisnis dan birokrasi, yang saling memanfaatkan dan saling mengambil keuntungan dari rente kebijakan.

Maka jika belakangan panyak politisi kemudian terjungkal dari posisi yang sangat terhormat, hanyalah buah dari rekayasa politik yang tidak mulus, kurang rapi, atau bahkan grusa-grusu, sembrono, atau terburu nafsu.

Maka istilah rekayasa di sini menjadi negatif. Apalagi jika rekayasa politik itu dilakukan dengan cara kolusi, dan korupsi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. "Ini kan cuma arisan," kata salah satu politisi, yang mungkin merasa happy karena bukan partainya saja yang terbukti main uang korupsi.

Dalam istilah Jawa, sering disebut jargon "barji-barbeh" atau bubar siji bubar kabeh dan "tiji-tibeh" atau mati siji mati kabeh. Bagi yang belum familiar, jargon itu artinya sederhana saja. Kalau satu partai bubar, yang lain juga harus bubar. Jika satu partai mati, yang lain juga harus mati. Jadi kalau terbongkar korupsi, ya jangan sendirian, Begitu kira-kira.

Dan kebetulan, rangkaian kasus-kasus korupsi yang kini melilit hampir semua partai besar, kok ya terbongkar setelah Presiden pernah curhat, bahwa yang punya kasus korupsi bukan hanya Partai Demokrat, tetapi juga partai-partai lain.

***

Banyak hal, sebenarnya, bisa diselesaikan melalui "ilmu" rekayasa.  Pak Ciputra, pemilik Ciputra Group, yang kini banyak berbicara mengenai entrepreneurship alias kewirausahaan, adalah insinyur yang tentu saja jago rekayasa, tentu dalam arti positif.

Ancol bisa dibangun dari semula lokasi 'jin buang anak'--merujuk istilah orang-orang Betawi--bukan semata-mata karena keahlian arsitektur Pak Ci, panggilan akrab Ciputra, melainkan karena kepiawaian dalam rekayasa entrepreneurship dan daya cipta inovasi-nya.

Tanpa harus bermodal uang sendiri, Pak Ci mampu mewujudkan kawasan Ancol menjadi kawasan hiburan pantai terbesar di Asia Tenggara pada masanya, dan sekaligus memiliki sebagian sahamnya.

Dan Pak Ci pun kini piawai melakukan rekayasa sosial, dengan menyebarkan virus entrepreneurship di Indonesia. Seorang wartawati, yang selalu setia mengikuti perjalanan Pak Ci, misalnya, menjadi "korban" rekayasa sosial ini. Cara berfikir entrepreneur telah menggoda wartawati tersebut untuk berbisnis sendiri, meski masih tetap bekerja sebagai awak media.

Bahkan para tenaga kerja wanita Indonesia, yang berkarya di Hong Kong dan Singapura, mendapatkan manfaat pula dari rekayasa sosial semacam itu, setelah mendapatkan pelatihan entrepreneurship langsung dari tim Ciputra Entrepreneur Center.

***

Maka sebenarnya tak perlu curiga apalagi trauma dengan istilah rekayasa. Justru semestinya ada peluang memanfaatkan "ilmu" rekayasa untuk membuat kehidupan politik dan demokrasi menjadi lebih baik, bermartabat, dan membangkitkan kesejahteraan yang adil untuk semua.

Jangan justru demokrasi politik membuat "faksi kesejahteraan" lebih menonjol perannya di negeri ini, dan menindas "faksi keadilan".

Tentu nggak ada yang tak ingin jurang kaya miskin menjadi lebih landai di negeri ini. Dan caranya hanya satu: merekrut sebanyak mungkin rakyat Indonesia ke dalam faksi kesejahteraan. Membangun "demokrasi politik dan ekonomi yang inklusif", begitu kira-kira.

Saya terus terang rindu akan hal ini. Bagaimana caranya? Bolehlah saya pinjam komentar seorang bankir bernama Yuliana, dalam sebuh seminar yang diselenggarakan harian ini beberapa waktu lalu.

Semua sudah paham persoalan, dan sudah tahu solusinya. Yang absen adalah keberanian untuk melakukan yang seharusnya dilakukan secara benar, begitu kata Yuliana. Dan mau tak mau saya harus setuju. Artinya hanya soal komitmen.

Merujuk kata Pak Ci, sebenarnya kalau di pemerintahan dan birokrasi --saya tambahkan di kalangan elite politisi-- memiliki spirit entrepreneurship, mungkin ceritanya akan lain.

Di sinilah perlunya "rekayasa demokrasi".  Mulai dari rekrutmen politik, seperti di Amerika dan banyak negara yang demokrasinya telah terbangun dengan baik, dengan transparan dan akuntabel, setelah itu pola penggalangan dananya. Mestinya kita bisa, karena banyak pula insinyur di kalangan elite politik dan birokrasi kita saat ini, yang bisa memanfaatkan keahlian rekayasa mereka.

Dengan begitu, partai dan birokrasi akan bekerja berdasarkan mekanisme masukan dan keluaran yang produktif, bukan menciptakan rente dari sebuah kolusi politik, apalagi kolusi kebijakan.

Jika hal itu bisa dilakukan, tentu tak perlu ada rekayasa politik yang bermakna negatif, yang sekadar memikirkan kantong partai dan dapur pribadi. Bagaimana menurut Anda?