Hingar-bingar pesta de­­mo­krasi di Ibu Kota semakin marak sejak masa kampanye pemilihan kepala daerah dimulai. Calon gubernur dan ca­­lon wakil gubernur sudah me­­nyiapkan sejumlah ‘amunisi’ untuk menarik simpati pemilih. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena posisi menjadi orang nomor satu di Ibu Kota sangatlah menggiurkan.

Apalagi saat ini perhatian dunia terhadap kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan sangatlah baik. Tidak dapat dimungkiri Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi barometer perkembangan ekonomi nasional bagi investor domestik maupun asing.

Dari beberapa indikator, DKI Jakarta memang memiliki daya tarik besar, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sisi sosial.

Pertama, besaran produk domestik bruto regional (PDRB) DKI Ja­­karta per triwulan I/2012 yang me­­nurut harga berlaku mencapai Rp260,72 triliun (13,21% dari PDB Na­­sional), sedangkan menurut harga konstan besaran tersebut ada­lah Rp108,81 triliun (17,19% dari PDB Nasional).

Pada 2011, pendapatan per kapita pen­duduk kota metropolitan ini men­capai Rp101,01 juta per tahun (kinerja nasional berada pada level Rp30,8 juta per tahun). Angka ter­­sebut menjadi sasaran yang menye­nangkan bagi pengembangan bisnis berbasis konsumen karena ditopang daya beli yang tinggi. Gam­baran ini sebenarnya juga terlihat dari lonjakan jumlah kelas menengah dan berbagai fasilitas mewah di pusat-pusat hiburan dan perbe­lan­jaan Ibukota.

Kedua, pergerakan dana terpusat di Jakarta. Jakarta merupakan pusat pe­­merintahan, politik, bisnis, dan ekonomi. Hampir seluruh kantor pemerintah, kantor pusat perusahaan, kantor pusat bank berada di Jakarta. Implikasi ekonomis dari fenomena ini terekam pada distribusi dana perbankan nasional.

Pada 2011, Jakarta menyerap hingga 50,89% dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Semen­ta­ra itu, dalam hal penyaluran kredit mencapai 49,11%. Dalam hal realisasi investasi, Jakarta me­­nyerap penanaman modal asing (PMA) 36,82% dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 9,46%.

Ketiga, indeks pembangunan manusia (IPM) DKI Jakarta per 2011 juga mencatat angka tertinggi yakni 77,6 dengan tingkat kemiskinan 3,75%. Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta memang lebih tinggi dari level nasional yang mencapai 10,80%. Ini merupakan dampak dari derasnya arus urbanisasi ke Ibu Kota.

Keempat, dana kelolaan APBD DKI Jakarta mencapai Rp40 triliun. Ini ada­­lah dana yang sangat besar apabila di­­bandingkan dengan APBD daerah lain di Indonesia, walaupun nilai tersebut belum sebanding dengan masalah Ibu Kota yang sangat kompleks.

Tantangan Gubernur Terpilih

Sedikitnya ada tiga masalah utama di DKI Jakarta, yaitu transportasi (kemacetan lalu lintas), tata ruang (banjir), serta kependudukan (urbanisasi). Oleh karena itu, ada sejumlah masalah prioritas yang menjadi tantangan gubernur terpilih.  

Pertama, tugas Gubernur DKI adalah mengurai kemacetan lalu lintas Ibu Kota. Sektor transportasi menjadi tulang pung­­gung perekonomian DKI, karena berhubungan dengan efisiensi perekonomian (produksi, energi, dan lingkung­an). Kemacetan sangat dekat dengan pemberosan ekonomi.

Menurut catatan Asosiasi Tol Indonesia 2012, kerugian akibat kemacetan di Ibu Kota diperkirakan mencapai Rp8 triliun per tahun. Angka ini termasuk kerugian bahan bakar maupun kerugian waktu tempuh.

Permasalahan transportasi secara umum atau kemacetan secara khusus, bukan hanya muncul akibat pertumbuhan populasi kendaraan yang lebih cepat daripada ketersediaan panjangnya jalan, namun juga minimnya ketersedia­an serta kualitas transportasi publik (mass transportation) menjadi pendorong pertambahan kendaraan pri­badi.

Faktor pertambahan jumlah penduduk (urbanisasi) memang tidak dapat dipisahkan dari masa­lah ini. Porsi kendaraan umum terhadap total kendaraan di Jakarta tidak lebih dari 15%.

Upaya untuk mengatasi persoalan kemacetan telah banyak diwacanakan, termasuk opsi pengalihan jam kantor di kawasan tertentu. Namun, langkah itu tidak berpengaruh signifikan karena jauh dari akar permasalahannya. Prob­lem kemacetan ini juga terkait dengan infrastruktur yang digunakan untuk transportasi yang mengarah ke pelabuh­an, yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor.

Kedua, banjir telah menjadi agenda tahunan di Jakarta. Sudah lama Jakarta akrab dengan banjir sehingga konsep pengembangannya pun diarahkan pada tata kota air (water front city). Pola yang demikian sejak lama diadopsi oleh Ames­­terdam dan beberapa kota di Belanda. Ciri khas water front city adalah dibangunnya kanal-kanal. Sayang­nya konsep tersebut mengalami kegagalan akibat tingginya sedimentasi dan buruknya pemeliharaan kanal.

Dari sudut ilmu struktur tanah, ting­ginya potensi Jakarta terkena banjir dikarenakan 40% wila­yah­­nya berada di bawah permukaan air laut pa­­sang, ter­utama di kawasan Jakarta Utara. Permu­kaan tanah di wilayah itu turun 12 cm per tahun, sedangkan air laut naik 0,5 cm per tahun.

Pada bagian lain, minimnya daerah resapan air dan terbatasnya kawasan hijau turut menyumbang terhadap peningkatan potensi banjir, terlebih rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sudah lama digagas pemerintah DKI Jakarta belum berjalan dengan baik.

Banjir di Jakarta disebabkan oleh banyak hal. Ada faktor manusia dan alam, akan tetapi penyebab utamanya terfokus pada penyempitan sungai yang menyebabkan meluapnya air, hingga daerah hulu terpisah.

Penyempitan sungai tergambar dari penyusutan area tangkapan yang rata-rata hanya 5 meter dari kondisi normal sekitar 10 hingga 20 meter. Kondisi tersebut disebabkan oleh semakin ba­­nyaknya daerah di sekitar sungai yang digunakan untuk pemukiman.

Pendangkalan juga disebabkan oleh banyaknya sampah yang dibuang di sepanjang sungai. Hal ini mengurangi daya tampung sungai dan mengakibatkan sempitnya aliran air. Ini semua sebenarnya merupakan dampak lanjut­an dari buruknya pengelolaan polusi dan limbah baik industri maupun rumah tangga.

Ketiga, masalah urbanisasi. Bekerja di Jakarta telah menjadi impian sebagian penduduk daerah. Persepsi ini cukup berasalan karena pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi salah satunya ber­­ada di kota ini, selain di Surabaya atau Bandung. Lihat saja, lebih dari separuh dana perbankan terserap di Jakarta yang hanya memiliki 9,6 juta penduduk dengan luas wilayah 662,33 km2.

Momentum hari besar keagamaan menjadi puncak arus urbanisasi ke Jakarta. Meskipun operasi yustisi senantiasa diterapkan, lonjakan arus pendu­duk ke Jakarta justru semakin meningkat.

Kemampuan Gubernur terpilih dalam meneruskan penyelesaian pekerjaan rumah di atas tentu­nya menjadi sangat krusial. Oleh sebab itu, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dalam menangani masalah Ibu Kota yang sesungguhnya.

Jakarta memerlukan pemimpin yang mempu­nyai kepiawaian menjalin kerja sama yang baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Ini penting untuk mengatasi masalah pembiayaan infrastruktur dam upaya menarik minat investor domestik maupun asing. Kerja sama antardaerah diperlukan guna me­­ngendalikan urbanisasi sekali­gus meredam dampak sosial yang muncul.

Tidak hanya itu, Jakarta juga membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan yang telah di­susun.

Selamat memilih, Jakarta!