RSS FEEDLOGIN

PILKADA BALI: YAFE Minta Gubernur Terpilih Permudah Izin & Sertifikat Produk

Steffi Novita Purba   -   Minggu, 19 Mei 2013, 19:14 WIB

TERKAIT

POPULER

PILIHAN REDAKSI

130519_sanur.jpgBISNIS.COM, DENPASAR--Young Academy For Enterpreneur Bali berharap gubernur mendatang lebih memperhatikan kesejahteraan generasi muda karena selama ini terkendala birokrasi pemerintahan yang dinilai rumit.

Agus Alit Surya, Kepala Cabang Young Academy For Enterpreneur (YAFE) Bali, mengatakan para pengusaha tidak mengharapkan bantuan yang banyak dari gubernur mendatang tetapi yang dibutuhkan adalah dapat memuluskan jalan pengusaha muda.

“Di Bali banyak pengusaha muda yang kreatif yang dipersulit seperti pada perizinan dan sertifikasi produk karena birokrasi pemeritah yang cukup rumit,” katanya Minggu (19/5/2013).

Menurut Agus, dari segi karakteristik peluang bisnis di Bali tidak bisa dikembangkan untuk industri yang berskala besar.

Untuk itu, lanjutnya, pengusaha muda di Bali cenderung mengambil jalan kreatif untuk mengembangkan usahanya.

Ia menambahkan terlebih untuk menghadapi pasar bebas di tahun 2015 mendatang hal ini harus dipikirkan serius oleh pemerintah.

“Pemuda di Bali harus segera bergerak mengangkat kesejahteraan kaumnya. Jangan sampai pengusaha muda di Bali hanya menjadi penonton saat investor asing semakin melebarkan sayapnya di Bali,” pintanya.

Pada intinya, lanjut Agus, siapapun pemimpin di Bali mendatang jangan lagi meremehkan kekuatan generasi muda. Jika mereka pergi dari tanah kelahirannya, siapa lagi yang mau membangun daerahnya sendiri.

“YAFE Bali sangat berharap pemimpin Bali mendatang, dapat memfasilitasi ide-ide kreatif para pemuda untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika industri kreatif semakin berkembang di Bali, tentunya akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” tandasnya.(k50/yop)

Editor : Yoseph Pencawan

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.