BISNIS.COM, DENPASAR—Pengusaha pariwisata Bali meminta gubernur terpilih periode 2013-2018 untuk terus menjaga konsistensi perlindungan terhadap pengusaha lokal di tengah pesatnya pertumbuhan hotel berbintang. 

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengatakan pihaknya mewakili para pelaku pariwisata lainnya menginginkan nantinya gubernur terpilih agar stakeholder lebih dilibatkan dalam pemberian izin.

“Selama ini asosiasi lelah dengan pertumbuhan hotel dan tidak adanya perlindungan terhadap para pengusaha lokal yang selama ini sebagai objek dan subjek pelaku budaya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/5).

Dia mengakui sebagai pengusaha dan pelaku budaya di sektor pariwisata, maka perlindungan dari pemerintah dinilai belum cukup. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan kalangan pariwisata lebih dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.

Pengusaha lokal menilai pertumbuhan hotel yang cukup tinggi di Bali telah membuat perekonomian tumbuh. Namun, di sisi lain pertumbuhan hotel itu seringkali menyulitkan pengusaha.

Pertumbuhan hotel kerap menimbulkan masalah seperti perang tarif yang sudah massif terjadi di kawasan wisata seperti Kuta. “Hal itu untuk menjaga agar okupansi tetap tinggi.”

Untuk itu, pengusaha terus mendesak pemerintah sebagai regulator segera menata perhotelan, guna memperbaiki iklim usaha. Saat ini, banyak hotel yang sudah menurunkan tarif, sehingga menyebabkan hotel milik pengusaha lokal banyak yang bangkrut.

Di sisi lain, pajak dari sektor hotel dan restoran pun masih belum secara massif berdampak bagi masyarakat Bali. Padahal, pajak sektor ini mampu menopang lebih dari 80% pendapatan asli daerah Bali melalui kabupaten dan kota. (APA/sep)