RSS FEEDLOGIN

PERTUMBUHAN EKONOMI: Kredit Akan Picu Peran Konsumsi

Yeni H. Simanjuntak   -   Selasa, 28 Mei 2013, 02:48 WIB

TERKAIT

POPULER

PILIHAN REDAKSI

130306_mall fx002.jpgBISNIS.COM, JAKARTA: Kontribusi konsumsi masyarakat terhadap ekonomi berpeluang terus meningkat, didorong oleh kredit konsumsi yang hingga Maret tahun ini tercatat Rp683,85 triliun atau 34% dari total PDB kuartal I/2012 yang mencapai Rp1.972,4 triliun.

Fauzi Ichsan, ekonom senior Standard Chartered Bank, mengatakan perbankan masih berpotensi untuk terus menyalurkan kredit konsumsi dan membuat sektor tersebut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

“Kredit konsumsi di China sekarang mencapai di atas 120% [dari PDB mereka]. Kredit konsumsi kita baru di kisaran 30% dari PDB. Sebelum krisis moneter, mencapai 60%. Kalau perbankan dan lembaga keuangan bisa terus menyalurkan kredit ke masyarakat, konsumsi bisa menjadi tulang punggung 5 tahun hingga 10 tahun ke depan bagi PDB,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Namun, dia juga menyebutkan pembangunan infrastruktur harus dipercepat sehingga dapat berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat, tidak hanya mengandalkan kredit perbankan.

Berdasarkan data yang dikutip dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia, kredit konsumsi per Maret 2012 mencapai Rp683,85 triliun yang terdiri dari kredit untuk rumah tinggal Rp189,73 triliun, flat dan apartemen Rp6,02 triliun, rumah toko dan rumah kantor Rp15,72 triliun, kendaraan bermotor Rp102,79 triliun, serta kredit konsumsi lainnya Rp369,6 triliun.
 

Adapun, mengacu pada data Bank Indonesia per Februari 2012, nilai kredit konsumsi mencapai 30,35% dari total kredit Rp2.203 triliun, lebih besar dibandingkan dengan porsi kredit investasi yang porsinya 21,59% dari total kredit. Besaran alokasi kredit untuk modal kerja berada di urutan pertama, dengan komposisi 48,05% dari total kredit.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis bulan ini menunjukkan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 55% pada produk domestik bruto (PDB) per kuartal I/2012, sedangkan konsumsi pemerintah hanya 7%.

Investasi berkontribusi sebesar 31,8%, sedangkan ekspor (setelah dikurangi dengan nilai impor) tidak memberikan kontribusi sama sekali. Sepanjang tahun lalu, ekspor memberikan kontribusi sebesar 1,4%.

Dalam rilisnya, BPS menyebutkan peningkatan PDB kuartal I/2012 terhadap kuartal IV/2011 didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 0,5%. Sementara pengeluaran konsumsi pemerintah turun 45,1%, investasi turun 4,8%, ekspor barang dan jasa turun 7,2%, serta impor barang dan jasa turun 6,2%.

Namun, menurut Chief Economist PT Mandiri Sekuritas Destry Damayanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh konsumsi masyarakat masih masuk dalam kategori sehat, karena diiringi juga oleh peningkatan produktivitas. “Investasi juga tumbuh dan kontribusinya 32%. Itu artinya balance, karena produksinya juga tumbuh. Dengan demikian bisa menciptakan keseimbangan harga,” katanya.

Destry juga masih menilai positif peningkatan impor, karena sebagian besar impor tersebut berupa barang modal dan investasi. “Kalau impor barang konsumsi seperti buah-buahan dari China memang memang, tetapi share-nya cuma 7% dari total impor. Impor yang tinggi itu justru barang modal.”

BERGANTUNG PADA IMPOR

Thomas Darmawan, Ketua Komite Tetap Pengembangan dan Pemasaran Produk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, memberikan pendapat yang sebaliknya.

Dia menilai peran konsumsi yang besar pada perekonomian dapat menimbulkan risiko yang besar karena tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas.

Menurutnya, peningkatan permintaan apartemen dan produk lainnya dipicu oleh keuntungan yang diperoleh dari sektor pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam, bukan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Konsumsi ini menjadi risiko karena produktivitas kita tidak meningkat dan kita akan bergantung pada impor. Kedele impor, beras impor, ikan pindang impor, apel dan jeruk impor. Susu dan gandum semuanya impor. Ini menurut saya menjadi kurang sehat, karena seharusnya konsumsi itu didukung oleh produktivitas,” ujar Thomas.

Mengutip data BPS, nilai impor terus bergerak naik, bahkan pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju pergerakan ekspor. Nilai impor per Maret 2012 tercatat US$16,43 miliar, tumbuh 13,4% dibandingkan dengan impor per Maret tahun lalu dan tumbuh 10,49% dibandingkan dengan impor pada bulan sebelumnya.

Sementara nilai ekspor pada Maret lalu tercatat US$17,27 miliar atau tumbuh 5,51% dibandingkan dengan ekspor Maret 2011 dan tumbuh 10,01% dibandingkan dengan impor pada Februari 2012.

“Kita harus mengakui secara jujur bahwa produk lokal kita memang lebih mahal. Masalahnya adalah iklim investasinya buruk, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” kata Thomas.

Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyebutkan hal senada. “Yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa menurunkan biaya ekonomi melalui perbaikan peraturan-peraturan yang ada, sehingga orang bisa investasi dan menciptakan pekerjaan. Bagaimana supaya korupsi dan pungli itu bisa diturunkan.”

Kamis pekan lalu, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s merilis laporan dengan judul Indonesia’s Foreign Direct Investments Surge Despite Some Less Alluring Factors.

Dalam rilisnya, analis kredit S&P Agost Benard menyebutkan besarnya pasar domestik dan peningkatan pendapatan akan membuat konsumsi domestik tetap kuat. “Ini membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi produsen consumer goods.”

Namun, dia juga menyebutkan sejumlah masalah juga akan menghantui investasi di Indonesia seperti birokrasi yang rumit, korupsi, ketidakpastian hukum, masalah infrastruktur, dan pasar tenaga kerja. 


 

Editor : Martin Sihombing

Komentar :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.