Gempuran produk pertanian asing sepertinya semakin sulit dibendung. Termasuk ketergantungannya. Sebutkan saja satu persatu: Beras, kakao, hortikultura, kedelai, gula, daging, bawang putih, bawang merah sampai garam. Kendati demikian, sangkalan atas kondisi itu pun terus bermunculan.

“Yah…Kalau kita kurang, kan memang harus impor…” Atau  “Impor itu tidak diharamkan, bos. Biasa itu dalam perdagangan. Udah jamak, sejak dulu…” Dan masih banyak lagi sangkalan, yang nadanya untuk membenarkan dan (mungkin) meninabobokan kita.

Ada lagi. Faktor cuaca yang terjadi selama sepekan ini memicu naiknya harga bawang merah dan bawang putih antara 25% dan 30% di pasaran di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Abdul Jafar, salah seorang pedagang di pasar Mekongga Kolaka, kepada Antara mengatakan, harga bawang merah kini pada kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 perkilogram, sementara harga bawang putih berkisar Rp70.000-Rp75.000 per kilogram.

“Naiknya harga bawang ini dipicu cuaca yang tidak menentu, sehingga berpengaruh terhadap harga rempah-rempah di Pasar Mekongga,” tuturnya.

Artinya, petani dan konsumen kita, diminta tidak perlu alergi dengan produk impor. Iklas. Apalagi, alasan lainnya, kini Indonesia masuk dalam pasar global. “Indonesia tidak bisa lagi menghentikan atau melarang impor dari negara lain…”

Kemahfuman petani atau masyarakat terhadap impor cukup tinggi. Persoalannya, impor bisa direduksi, tetapi tidak dilakukan. Padahal, impor (bisa) menjadi keharusan, jika upaya pasokan dari Tanah Air sudah maksimal, sudah jadi prioritas dan gagal. Persoalannya, apa yang telah dilakukan sebelum keputusan impor ditetapkan?

Ada sih program. Membantu benih petani. Sayang, ujung-ujungnya fiktif, uang rakyat masuk ke kantong sang koruptor. Ada lagi, impor daging sapi. Eh..lagi-lagi, pat gulipat. Ada lagi, memberantas penyelundup. Sayang, pelabuhan terus aja dimasukkan produk atau komoditas pertanian illegal.

Bertahun-tahun, impor terus terjadi. Bertahun-tahun itu pula, alasan yang sama terjadi. Lahan kurang, puso, banjir, bencana alam. Kita seperti tidak pernah  beranjak pintar. Asyik dengan sikap tidak mau disalahkan yang ujungnya membela diri. Maka, sikapnya bisa ditebak, mencari pembenaran.

Petani bahkan balik dimarahi. “Musim hujan kok tanam beras...Tanam bawang...”  Tapi, apa solusinya jika tidak menanam saat itu, pemerintah diam. Meskipun tudingan itu masih lebih bagus ketimbang menuding petani kita itu miskin  tapi program pemerintah engga selesai-selsai mengentaskan kemiskinan itu.

Sektor pertanian kita digembosi. Pertanian kita dipaksa untuk mandul. Dengan berbagai cara, upaya itu dilakukan. Petani dibiarkan dalam ketidaktahuannya soal bisnis komoditas yang digelutinya. Petani lebih banyak dicekokin oleh program bantuan, yang akhirnya menjadi masa bodoh dengan keadaan. Lantaran, petani dibiarkan tertawa saat panen gagal.

Toh petani telah menerima biaya tanam bukan dari kocek sendiri, tapi dari uang pinjaman luar negeri atau dana bantuan pemerintah, yang kerap menjadi lahan empuk para pengambil kesempatan untuk ‘makan’ uang haram.

Bukan hanya itu. Lahan pertanian kita pun dibiarkan menyusut, yang mendorong petani untuk memilih menjual lahan dan bekerja menjadi buruh di kota. Akibatnya, permintaan beras terpicu naik, padahal karena alih fungsi lahan pasokan berkurang. Harga beras naik. Impor lagi.

Adakah kita menangis atau bergegas saat mengetahui  jumlah petani Indonesia dari waktu ke waktu terus menurun? Pada 2011, petani kita turun  2,16 juta orang atau 5,2%  menjadi 39,33 juta orang dibanding dengan tahun sebelumnya 41,49 juta orang.

Jumlah petani gurem  cenderung meningkat  dalam 10 tahun terakhir. Petani gurem meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang yang hanya mengolah tanah garapannya di bawah 0,5 hektare.

Bangsa ini bukan hanya bisa menghasilkan beras. Lahan dan sarana produksi pun, ada di sini.  Beras adalah tanaman pangan yang sudah diolah di negara ini sejak sebelum kemerdekaan, bahkan lebih lama dari era itu. Dan, tanah ini, meminjam syair lagu Koes Plus: Tanah kita tanah surga.

Naif. Memang. Tanah subur dan luas, petani ada, pabrik pupuk  besar-besar, doktor pertanian ada, institut pertanian banyak, impor tak pernah diharamkan. Kurang apa lagi pada bangsa ini dalam hal pertanian?

Impor bukan sesuatu yang kita benci. Tapi, pertanian di Indonesia bukan sekadar pasokan, produksi atau harga. Lebih dari itu, soal pemberdayaan petani dan perekonomian bangsa. Jika disadari, pertanian mampu berbuat lebih. Pertumbuhan sektor itu merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2012 tahun ke tahun (yoy) sebesar 6,17%.

Sayangnya, pemerintah cenderung ingin menghindari tugas berat dan mulia dalam membangun pertanian. Menteri Pertanian Suswono  mengaku lebih suka jika jumlah petani di Indonesia menurun, padahal pemerintah  mengharapkan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat. Alasannya, lahan pertanian saat ini semakin berkurang.

Maka, jangan heran, jika kemudian program perluasan areal tidak jelas kabarnya. Ke mana aturan alih fungsi lahan produktif yang harus ditukarguling jika hendak dialihfungsikan? Inilah sikap yang membuat kebijakan impor menjadi dibenci orang. Lah pemerintah sendiri membiarkan. Pertanian soal pemberdayaan, Tuan…