BISNIS.COM, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat kerjasama perdagangan antardaerah guna menggenjot pertumbuhan perekonomian.

Peneliti KPPOD Sri Mulyati mengatakan saat ini kerjasama perdagangan antar daerah masih belum banyak dilakukan. Padahal, kerjasama semacam ini dapat meningkatkan efisiensi produksi.

“Saat ini, banyak daerah yang merasa mampu menghasilkan semua barang untuk memenuhi semua kebutuhan di daerahnya sendiri,” kata Sri saat menyampaikan hasil studinya mengenai kerjasama perdagangan antar daerah pada Senin (27/5/13) di Jakarta.

Alih-alih saling meningkatkan kerjasama perdagangan, menurut Sri, banyak pemerintah daerah justru berupaya saling memberatkan barang dari luar masuk ke wilayah pemerintahannya.

“Antar daerah malah saling memberatkan, seperti melalui berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, dan berbagai regulasi yang menghambat perdagangan. Padahal, perdagangan domestik dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di daerah,” jelasnya.

Sri menjelaskan implementasi otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 telah  memperlemah koordinasi regional, meningkatkan egosentris, dan memperkecil skala ekonomi wilayah.

Menurut Sri, sebaiknya antar pemda menjalin kerjasama perdagangan dalam bentuk promosi produk bersama dan saling meminimalisir aturan-aturan daerah yang dapat membatasi perdagangan.