BISNIS.COM, JAKARTA--Target pemerintah untuk menurunkan tingkat emisi karbon CO2 menjadi 26% pada 2020 perlu didukung oleh beberapa penyesuaian kebijakan.

Rachmat Gobel, Anggota Komite Inovasi Nasional, mengatakan kebijakan yang perlu disesuaikan di antaranya adalah kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"[insentif pajak PPnBM] itu solusi yang bagus, tetapi ada juga himbauan untuk semuanya beralih ke mobil ramah lingkungan. Kemudian insentif PPnBM sebaiknya bukan cuma mobil, tetapi elektronik juga. Jangan sampai bikin tambah macet," katanya seusai acara Forum Investasi Hijau, Inovasi, dan Produktivitas, Rabu (27/3).

Sementara untuk kebijakan subsidi BBM, lanjutnya, pemerintah perlu mengurangi besaran subsidi BBM untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar fosil dalam negeri.

"Kalau menurut saya, subsidi BBM itu salah satu penyumbang emisi CO2. Ke depannya itu [pengurangan subsidi BBM] bisa menjadi salah satu upaya," ujar Komisaris Utama PT Panasonic Electric Works Gobel Sales Indonesia ini.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020.

Komitmen pemerintah tersebut kemudian diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). (if)