JAKARTA--Kementerian Hukum dan HAM memastikan kelulusan calon pegawai negeri sipil di kementeriannya hanya berdasarkan hasil tes. Apabila masih ada calon pegawai yang terbukti lolos bukan berdasarkan hasil tes, akan dibatalkan kelulusannya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menegaskan pemunduran pengumuman, tidak mempengaruhi dasar penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berbasis tes dan anti-korupsi.

“Saya tegaskan, CPNS adalah (kependekan dari) ‘calon pegawai nihil setoran’. Yang menentukan kelulusan hanya hasil tes, titik!” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Dia menyampaikan tak boleh ada lagi titipan, setoran, dan penyimpangan dalam bentuk apapun. Hasil seleksi penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, diumumkan melalui situs kementerian mulai pukul 08.00 WIB, Selasa (16/10).

Denny tidak membantah ada keterlambatan jadwal pengumuman hasil seleksi. Namun, dia memastikan pemunduran jadwal tidak berdampak pada tetap bersih dan anti-korupsi-nya seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, tahun ini.

Menurutnya, pemunduran jadwal pengumuman hasil seleksi, semata karena belum seluruh hasil tes kompetensi dasar (TKD) diterima sesuai jadwal yang semestinya. Perosesan TKD berlangsung di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. 

Denny mengaku masih menerima pesan layanan singkat (SMS) dan telepon terkait upaya ‘titip’ seleksi CPNS. Beberapa upaya titipan tersebut, ungkapnya, datang dari jajaran kementeriannya, dengan dasar kebiasaan ada kemudahan kelulusan untuk calon terkait pegawai kementerian. 

“Kali ini, kepada semua yang berusaha menitipkan kelulusan, kami jelaskan tidak boleh lagi ada titipan. Semua proses berjalan fair, tidak boleh dikotori dengan titipan dari manapun, dari siapapun,” tegasnya. 

Menurutnya, upaya untuk 'menitipkan' calon pegawai tetap saja ada, termasuk yang melibatkan oknum pegawai dan calo. Kepada mereka, sudah diambil tindakan tegas berupa pemecatan hingga pemidanaan.

“Kalau hasil tes yang diumumkan hari ini masih ada yang terbukti lulus dengan membayar, kelulusannya pun akan kami batalkan,” ujarnya.

Dia memastikan seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM kali ini harus betul-betul halal, bersih, dan anti-korupsi. Untuk memastikan proses yang bersih dan antikorupsi, sambungnya, pengawasan seleksi CPNS tahun ini diperketat.

"Pengawasan pun melibatkan pihak eksternal, dari Ombudsman, lembaga pegiat anti-korupsi, sampai kalangan perguruan tinggi. Pengawas eksternal hadir dalam setiap tahap seleksi," jelasnya.

Denny menerangkan khusus seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, seluruh proses rapat panitia seleksi didokumentasikan dalam foto dan video. Hadir dalam setiap rapat, perwakilan dari Ombudsman, ICW, dan Universitas Indonesia. 

Seluruh dokumen seleksi, tambahnya, diamankan dengan kata sandi, untuk memastikan tidak ada pengubahan hasil. Kata sandi ini dipegang tim seleksi dan hanya bisa diaktifkan bila seluruh password diinput berurutan. 

"Transparansi seleksi juga menjadi salah satu perubahan mendasar. Nilai hasil TKD kini dapat diketahui oleh peserta tes,” katanya.(msb)