JAKARTA—Surat Keputusan Bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri mengenai pasokan sapi akan terbit akhir Februari.

 Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan Kementan telah mendapat kepastian dari gubernur daerah pemasok dan daerah pasar utama,  namun baru akan menerbitkan SKB pada akhir bulan ini.

 “Kalau SKB belum, tapi surat dari gubernur sudah. SKB sedang kita olah dan kita tentu harus mengundan gubernur. Akhir bulan ini pasti,” katanya di Kantor Presiden, Senin (18/2).

 Dia menjelaskan SKB tersebut akan memastikan suplai dari daerah dengan populasi sapi banyak seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat kepada daerah dengan kebutuhan daging sapi besar seperti Jakarta dan sekitarnya.

“Sangat positif buat kita, ini memperkuat keinginan kita untuk mengatur tata niaga karena Jawa Barat dan DKI termasuk sentra konsumen,” kata Rusman.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kepastian pasokan tersebut secara otomatis akan menekan harga daging sapi di pasar.

Saat ini,  katanya, harga daging sapi di pasar tidak mencerminkan ketersediaan sapi di Indonesia yang menurut data BPS berjumlah sekitar 14 juta ekor. “Jaminanpasokan bisa menjamin harga sapi membaik, pasokan salah satu yang bisa menekan harga.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna menginstruksikan para menteri dan kepala daerah untuk mewaspadai pergerakan harga pangan. Menurut Presiden, kenaikan harga beberapa bahan pangan utama seperti daging sapi dan bawang putih sudah tidak wajar.

 Harga daging sapi naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp87.000 per kilogram dalam waktu 2 bulan, sedangkaan harga bawang putih dalam periode yang sama naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000.

 “Saya sudah tahu perkaranya dan masalah yang berkaitan dengan daging sapi ini urusan impor, keseimbangan produksi dalam negeri dan sebagainya. Mendag agar terus mengecek pergerakan harga ini dan bertugas kendalikan kalau ada sesuatu yang tidak wajar,” kata Presiden.

 Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan kebijakan impor sapi harus dilaksanakan dengan komperhensif sambil mendorong kapasitas produksi nasional.

 Dia mengusulkan agar perusahaan yang ditetapkan berhak mengimpor daging sapi diwajibkan mempunyai rencana pengembangan usaha ke sektor hulu. “Jadi bukan hanya impor, letakkan di cool storage terus distribusi. Mereka harus berpikir bagaimana melakukan peternakan dan pembibitan.” (if)