JAKARTA:  Pemerintah pada agenda 2013 mengalokasikan dana sebesar Rp43,5 miliar untuk merealisasi program kerja bagi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang terkait khusus di bidang produksi.

Braman Setyo, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan alokasi dana tersebut disesuaikan dengan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kerja di bidang produksi yang dipimpinnya.

”Ada 35 item kerja yang harus kami selesaikan pada tahun depan yang mencakup berbagai bidang produksi. Di antaranya, sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura, dan sektor kehutanan dan perkebunan,” katanya kepada Bisnis hari ini, Senin (29/10/2012).

Dua sektor lainnya yang mendapat prioritas bantuan di bidang produk adalah, industri kerajinan dan pertambangan serta sektor ketenaglistrikan dan aneka usaha. Keseluruh sektor itu menjadi tugas wajib bagi Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Produksi.

Menurut dia, ada beberapa prioritas dari program nasional tersebut, yakni untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik. Selain itu untuk perkuatan usahha koperasi di bidang produksi hasil perkebunan untuk komoditas pala dan kakao.

Kedua komoditas ini dioptimalkan produksinya, untuk melakukan percepatan pembangunan daerah terkait, dalam hal ini Papua dan Papua Barat. Satu item lainnya yang menjadi prioritas adalah pengembangan ekonomi produktif berbasis energi baru dan terbarukan.

Pemberdayaan usaha tersebut dikonsentrasikan melalui koperasi yang menjadi coordinator. Tercatat, ada sejumlah 159 koperasi yang dipercaya menjadi koordinator untuk mendukung pemerintah meningkatkan produksi dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM juga memilikiprogram penunjang non APBN, yakni program koperasi modern dan SHS Shop. Program koperasi modern bersinergi demean PT Telkom Indonesia. Kemudian SHS Shop bersinergi dengan PT Sang Hyang Seri.

Konteks program koperasi modern adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (ICT). Jumlah koperasi saat ini mencapai 193.334 unit, namun yang tidak aktif mencapai sekitar 27%.

”Dari jumlah yang aktif tersebut, baru sekitar 20% yang dikelola menggunakan fasioitas ICT. Sisanya sebesar 80% masih beroperasi dengan pengelolaan tradisional.Hingga 2014, kami mencanangkan pencapaian 100.000 koperasi sudah berpredikat modern,” ujar Braman Setyo. (sut)