"Perfect timing." Kalimat pendek itu muncul dalam pengumuman dari awak kabin, yang juga tampil di layar monitor di depan saya, saat pesawat yang saya tumpangi mendarat di bandara Soekarno Hatta dari sebuah perjalanan long haul beberapa waktu lalu.

Pesawat tepat mendarat pukul 4.15 sore waktu Indonesia Barat, sesuai jadwal yang diperkirakan saat pesawat berangkat kira-kira 7 jam sebelumnya, setelah transit di Dubai dalam penerbangan dari sebuah kota di Eropa.

Tidak fair rasanya kalau tidak saya sebut nama maskapai penerbangan itu, yakni Emirates, sebuah maskapai yang kini sedang naik daun karena jangkauan penerbangan yang luas ke antero dunia.

Pernyataan "perfect timing" itu mengusik saya, karena benar-benar tidak meleset barang satu menit-pun dari perkiraan.

Ini tentu bukan hasil yang tiba-tiba, melainkan buah dari perencanaan dan proses bisnis yang dihitung secara cermat. Lingkungan bisnis, dalam arti bandar udara, juga barangkali sedang pada saat yang tidak terlalu sibuk, sehingga tidak perlu antre mendarat atau pusing-pusing dulu, istilah orang Malaysia dalam menyebut "berputar-putar", sebelum mendapatkan jatah mendarat.

Kejadian pusing-pusing itu kerap dialami akhir-akhir ini oleh sejumlah penerbangan yang hendak mendarat di bandara Soekarno Hatta, karena saking padatnya lalulintas penerbangan, dengan ketersediaan fasilitas runway serta terminal bandara yang terbatas.

Maka, beruntung Emirates saat itu bisa mendarat benar-benar tepat waktu, bahkan perfek, tidak harus antre alias pusing-pusing dulu di langit Cengkareng.

***

Orang Indonesia saat ini disebut-sebut seperti orang Jepang 15 tahun silam. Apa pasal? Ya, kalau Anda bepergian ke luar negeri, di mana saja selalu bertemu entah sengaja atau tidak, dengan orang Indonesia.

Mereka melancong ke mana saja, bahkan terkesan royal, doyan belanja mulai dari barang branded yang harganya puluhan bahkan ratusan juta sampai barang biasa. 

Padahal, harga barang-barang yang dibeli di luar negeri umumnya relatif lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal, ketimbang harga barang yang umumnya juga tersedia di Indonesia.

Konyolnya, beberapa barang yang dijual di luar negeri sejatinya adalah buatan Indonesia, dan terang-terang terpampang label "made in Indonesie". Yang terakhir itu pakai "e" bukan "a" alias Indonesie bukan Indonesia.

Maka, kalau sedang menyaksikan para big spender dari Indonesia, kerap saya menggerutu dalam hati: kok nggak bisa ya pemerintah menghapuskan subsidi bahan bakar minyak buat mereka?

Para pembelanja royal di luar negeri itu masih menghisap subsidi bahan bakar dari pemerintah, melalui berbagai moda transportasi yang mereka gunakan, baik kendaraan pribadi, taksi dan angkutan lainnya.

Sejumlah perusahaan operator taksi di Jakarta saja, yang jumlah armadanya mencapai puluhan bahkan ratusan ribu mobil, masih menerima subsidi. Diakui atau tidak, armada taksi masih memakai bensin yang disubsidi pemerintah.

Malah seorang pengemudi taksi eksekutif pernah mengaku bahwa mobil sedan premium yang dikemudikannya, yang seharusnya menggunakan bahan bakar beroktan tertinggi yang tidak bersubsidi, sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar cocok meminum bensin bersubsidi.

Saya tak heran dengan cerita itu, karena orang kita dikenal paling banyak akal dan paling pintar ngoprek. Istilah yang nyinyir, barangkali paling pintar ngakali, dan kadang-kadang pakai akal bulus.

Saya juga suka melirik mobil-mobil operasional yang banyak dipakai perusahaan televisi dan konglomerasi media serta bank-bank di Jakarta, yang jumlahnya juga tak kalah banyak. Bahkan mendominasi gedung parkir, di mana perusahaan itu berkantor.

Tak salah duga, kebanyakan mobil-mobil mereka juga peminum bahan bakar bersubsidi, padahal laba bersih perusahaan-perusahaan itu mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Itu contoh di skala korporasi. Belum lagi di skala individu yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Tengok saja penjualan mobil baru, yang melampaui 1 juta unit setiap tahun, dan mereka kebanyakan peminum bahan bakar bersubsidi.

 ***

Situasi serba paradoks itulah yang kita hadapi hari-hari ini. Jika melihat banyak orang Indonesia yang suka melancong ke luar negeri, tentu ini adalah profil yang menggembirakan.

Itu berarti, kelas menengah Indonesia memang benar-benar sudah tumbuh. Pendapatan per kapita yang telah melampaui US$4.000 per tahun adalah salah satu tolok ukurnya, meski disertai dengan rasio ketimpangan yang membesar.

Apalagi kalau melihat gaya mereka berbelanja: "Jika Anda pergi ke luar negeri usahakan bawa dua kopor, yang satu biarkan kosong agar bisa diisi belanjaan saat pulang."

Oh, begitu ya? Itu pikir saya.

Tapi begitu kembali ke Indonesia lagi, mulailah muncul bayang-bayang "ketidakmakmuran" berupa infrastruktur yang jauh tertinggal, bandara yang temaram, kadang harus antre mendarat dan mati listrik, jalanan yang sempit dan teramat macet, stasiun kereta yang 'ketinggalan jaman', serta banyak lagi.

Itulah dunia paradoks.  Padahal sebenarnya banyak uang. Negara juga punya banyak uang, tetapi dikorupsi dan dihambur-hamburkan untuk subsidi bahan bakar karena gaya hidup yang telah terbiasa boros: Tidak hanya doyan belanja, tetapi juga boros energi. Apalagi bahan bakar bersubsidi yang murah  telah melestarikan gaya hidup boros energi.

Padahal, kalau mau sedikit lebih hemat, subsidi yang dihambur-hamburkan setiap tahun bisa dipakai membiayai infrastruktur, untuk menghapus profil paradoksal tadi.

Kalau bandara Indonesia bagus, jalan raya lebar dan mulus, jembatan kokoh dan jalur kereta terhubung ke seantero negeri, tentu kesan negeri yang kurang makmur akan terpatahkan. Apalagi orang-orang Indonesia doyan pula melancong ke luar negeri.

Atau, jangan-jangan mereka melancong ke luar negeri karena banyak tujuan pelancongan di dalam negeri tidak dirawat dan miskin akses yang memadai?

***

Uni Emirat Arab, negeri gurun asal maskapai Emirates, menyulap perekonomiannya menjadi rujukan dunia. Dibangunlah kawasan wisata terpadu, hotel berbintang mewah, infrastruktur canggih, industri finansial yang terintegrasi, dan maskapai penerbangan yang berkelas dunia.

Mereka punya tujuan, dan fokus. Fokus pada tujuan adalah esensi entrepreneurial government, begitu kira-kira. Jiwa entrepreneurship memang mendasari pemerintahan yang berhasil, seperti di China, Singapura, bahkan Amerika Serikat.

Jadinya, semua keputusan politik pada dasarnya bertujuan bisnis. Maka hitung-hitungannya tiada lain adalah keuntungan komersial. Dan kita rindu dengan situasi seperti itu, karena sesungguhnya negeri ini dikaruniai sumberdaya yang melimpah: manusia (pasar) dan sumberdaya alam.

Apalagi manusia Indonesia mulai naik kelas ke kelompok berdaya beli tinggi. Kalau ada kesenjangan, ya ini terjadi akibat ketidakberdayaan mengambil prioritas untuk membangun infrastruktur dan akses yang memungkinkan semua kelompok masyarakat menikmati kemajuan ekonomi.

Sayangnya,  Anda barangkali masih akan terus menyaksikan ketidakberdayaan mengambil keputusan, karena keinginan untuk memuaskan semua orang.

Boleh setuju atau tidak, banyak yang bilang, saat ini pengasuh negeri seperti kehilangan prioritas, tidak fokus atas apa yang perlu didahulukan karena menganggap semua penting dan mendengar semua orang. Mungkin supaya tampak perfect, sempurna. Perfeksionis.

Padahal kadang sering, terlalu banyak mendengar tak terlalu berguna untuk hal-hal yang butuh prioritas. Akibatnya sering kehilangan waktu, momentum dan kesempatan. Saat diambil, kebijakan sudah tidak terlalu tepat.

Saya jadi ingat demonstrasi segelintir orang di jalan Sudirman Jumat (10/5) siang. Sekelompok demonstran berjaket mahasiswa, yang jumlahnya tak sampai 30 orang, memblokir jalur lambat jalan Sudirman.

Banyak polisi yang berjaga hanya diam dan membiarkan sambil mendengar orasi yang tak jelas apa maksudnya. Padahal jalanan macet parah dan membuat pengguna jalan harus membawa mobil pusing-pusing dulu, karena akses ke tujuan tersumbat oleh demonstran.

Mengapa demo harus memblokir akses jalan dan hal itu dibiarkan? Maka, saya berkesimpulan, aparat negara ini kian lembek tak berdaya, lameduck seperti bebek lumpuh, dan tidak memberi prioritas kepada kepentingan yang lebih luas karena ingin "mendengar" atau pura-pura mendengar.

Maka, saya jadi semakin setuju, memang benar kalau ada yang bilang ini negeri paradoks. Bagaimana menurut Anda?