BISNIS.COM, JAKARTA--Protes penolakan proyek jalur layang mass rapid transit (MRT) warga Fatmawati Jakarta Selatan hanya kurang komunikasi. 

Gubernur DKI Joko Widodo menganggap wajar jika sebuah proyek skala besar terjadi penolakan. Hal itu, katanya, proyek besar itu akan bersinggungan dengan tempat usaha atau tempat tinggal masyarakat di dekat proyek.

"Nggak apa-apa proyek besar seperti ini ada yang protes, nggak ada masalah, ketemu saya lebih dari lima kali," katanya di Balaikota, Senin (6/5/2013).

Jokowi menjelaskan jika jalur MRT dibangun bawah tanah memerlukan biaya dua kali lipat, maka otomatis berdampak pada tarif yang seharusnya Rp10.000 menjadi Rp20.000.

"Jalur layang kalau diubah masuk ke bawah tanah biaya lipat dua kali tarifnya juga lipat dua kali siapa yang dirugikan? Logikanya ke sana bisa lipat nanti tarifnya," kata Jokowi.

Pendekatan yang harus dilakukan masyarakat adalah kepentingan masyarakat banyak untuk membuat proyek MRT seefisien mungkin. (sep)