BISNIS.COM. JAKARTA--Pelantikan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang baru secara hampir bersamaan, pekan lalu, mencuatkan ekspektasi baru: harmonisasi kebijakan fiskal-moneter yang lebih kokoh. Ini sekaligus diharapkan dapat menjembatani kepentingan mendorong aktivitas sektor riil yang lebih sustainable.

Kita tahu, Menkeu baru Chatib Basri sebagai teknokrat yang paham tentang ekonomi makro dan belakangan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki banyak pengalaman deal dengan rancangan kebijakan ekonomi sekaligus mengerti keinginan dunia usaha.

Kita juga tahu, Gubernur BI yang baru, Agus Martowardojo adalah mantan Menteri Keuangan sekaligus bankir kawakan, tentu paham betul mengenai sektor finansial dan perbankan. Ia diharapkan dapat menggerakkan kebijakan moneter yang prudent dalam menjaga stabilitas makro tetapi progresif dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Peran bank sentral setelah Otoritas Jasa Keuangan terbentuk nantinya memang tidak lagi mengurusi langsung regulasi perbankan, melainkan akan lebih fokus menjaga makroprudensial. Tetapi arah kebijakan moneter diharapkan lebih sinergis dengan latar belakang Agus sebagai bankir senior yang lama berkecimpung di dunia perbankan.

 Ikhtisar Tajuk

* Duet Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan diharapkan dapat menjadi katalisator bagi tim ekonomi untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

 * Duet fiskal-moneter bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, diharapkan terlahir sinergi kuat dalam menetapkan formula kebijakan ekonomi yang ramah bisnis.

 

Duet dua pejabat tersebut, yang merupakan tokoh inti dari tim ekonomi, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi tim ekonomi untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.

Kita tentu berharap duet tersebut mampu berpadu dengan  portofolio tim ekonomi yang lain, yakni kementerian industri, kementerian perdagangan, otoritas investasi serta portofolio kementerian sektor riil yang lain. Dengan begitu, langkah untuk melahirkan sinergi atau concerted effort dalam menetapkan formula kebijakan ekonomi yang tepat bagi Indonesia sekaligus ramah bisnis dapat lebih mudah diwujudkan.

Tentu, harian ini berharap sinergi besar tersebut dapat lebih mudah diwujudkan. Salah satu alasannya, di antara para pejabat tim ekonomi tersebut memiliki kedekatan personal yang tak diragukan lagi.

MS Hidayat, selaku Menteri Perindustrian, Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan, dan Chatib Basri selaku Menteri Keuangan, serta Agus Marto sebagai Gubernur BI adalah tokoh yang memiliki kedekatan personal di antara mereka.

Setidaknya, dengan kedekatan personal tersebut, komunikasi akan lebih mudah terjalin, untuk segera duduk bersama merumuskan formula kebijakan yang mampu memberi rangsangan bagi perekonomian dalam waktu pendek.

Pasalnya, masa kerja kabinet tinggal satu setengah tahun lagi, sehingga waktu yang dimiliki begitu terbatas.  Sebaliknya, banyak isu kebijakan dan pekerjaan rumah yang butuh penanganan segera, mulai dari masalah keseimbangan fiskal --diantaranya defisit anggaran dan subsidi BBM-- hingga problem infrastruktur yang sudah karatan.

Di antara dua ekstrim itu banyak isu kebijakan mikro yang perlu perhatian, termasuk penataan kembali iklim bisnis dan investasi, kepastian berusaha, perizinan, otonomi daerah, intermediasi perbankan yang lebih inklusif, hingga pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang memerlukan aneka kebijakan insentif dan disinsentif yang tepat dan efektif.

Jelas, jika dirunut ke dalam daftar yang lebih rinci, masih banyak lagi problem terkait apabila melebar ke berbagai isu kebijakan termasuk mendorong sektor pariwisata melalui insentif fiskal, dan kebijakan energi maupun ketahanan pangan nasional.

Maka, dapat dipastikan, waktu yang tersedia begitu pendek. Namun bukan berarti tidak ada ruang untuk bermanuver, apalagi jika para pejabat baru ini dapat bersinergi lebih baik dengan para pejabat yang sudah ada untuk segera menentukan prioritas dan fokus.

Kalau boleh memakai istilah legacy, maka inilah saatnya Menkeu, Gubernur BI dan tim ekonomi pemerintah lainnya bersinergi untuk melahirkan setidaknya show case yang kuat pada masing-masing sektor prioritas.

Sebagai contoh infrastruktur, apabila beberapa proyek yang sudah dicanangkan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia dapat difasilitasi dengan kebijakan yang tepat, Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan meninggalkan rekam jejak positif yang bakal diingat masyarakat.

Tentu, meski ruang yang tersedia terbatas, bukan berarti tidak ada kesempatan. Sejumlah peluang dapat diciptakan melalui realokasi sumberdaya yang saat ini dimiliki, termasuk kebijakan anggaran.

Syaratnya, butuh sikap yang firm untuk menetapkan prioritas kebijakan. Mungkin tidak akan populer, tetapi lebih berdimensi jangka panjang, dan memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.