Berdasarkan beberapa indikator ekonomi makro yang umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara, kondisi perekonomian Indonesia bisa dikategorikan baik.

Indikator-indikator tersebut di antaranya: pertumbuhan produk domestik
bruto (PDB) di atas 6% per tahun sejak 2007 (kecuali tahun 2009 yakni
4,6% saat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia negatif), inflasi dan kurs
rupiah yang relatif terkendali, suku bunga BI Rate yang terjaga di level single digit, indeks harga saham gabungan yang terus naik (kecuali saat krisis 2008), total PDB yang sebentar lagi menembus US$1 triliun.

Indonesia saat ini tercatat menduduki peringkat 16 dunia dari sisi total
PDB. Beberapa lembaga riset internasional (misalnya, McKinsey Global
Institute) bahkan meramalkan, pada 2030, Indonesia akan menduduki
peringkat ke-6 atau ke-7 dunia. Akronim BRIC (Brasil, Rusia, India,
China) kini ditambah menjadi MIST (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan,
Turki) atau CIVETS (Kolumbia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, Afrika Selatan), sebagai negara lapis kedua yang diramalkan akan mengguncang dunia pada masa depan.

Namun puja puji terhadap perekonomian Indonesia itu tidak boleh kita respons secara berlebihan karena sebenarnya perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan sehat.

Orang bilang, “The devil is in the detail”. Jika digali lebih rinci, ternyata ada banyak indikator yang menunjukkan perekonomian kita masih belum sehat.

Misalnya Gini Ratio (indikator pemerataan ekonomi, makin tinggi berarti makin besar kesenjangan) Indonesia sudah berada di atas batas baik 0,4.

Jika digali lebih rinci, ternyata ada banyak indikator yang menunjukkan perekonomian kita masih belum sehat.

Belum lagi soal pemberdayaan manusia, yang disebut oleh pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Zen, sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya.

Zen dan beberapa pakar ekonomi menyusun indikator yang disebut Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI). Dari sisi HDI, Indonesia ternyata masih berada di peringkat 124 dari 187 negara yang diperingkat, dengan nilai HDI yang masih berada di bawah rata-rata.

Selain itu, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, masalah pengangguran masih menjadi masalah besar. Bahkan dengan definisi ’bekerja’ yang relatif lunak (bekerja beberapa jam per minggu sudah dikategorikan tidak meng anggur), tingkat pengangguran di Indonesia masih sekitar 6% dari angkatan kerja, masih jauh dari level ideal sekitar 2%.

Dari sisi komposisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Indonesia juga belum bisa dikatakan sehat karena besarnya pos subsidi BBM yang mencapai Rp193,8 triliun. Bahkan pada 2012, realisasi subsidi BBM Rp211,9 triliun, membengkak jauh di atas anggaran awal Rp 137,4 triliun.

Terlepas dari cara menghitung subsidi yang dipersoalkan beberapa pihak, dari kacamata ekonomi, terdapat opportunity loss atau kesempatan yang hilang karena uang subsidi tersebut tidak digunakan untuk pos lain yang jauh lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat: pemba­ngun­an infrastruktur, transportasi umum, pendidikan, kesehatan, subsidi pertanian, dan UMKM, dll.

Subsidi BBM juga membuat konsumsi BBM semakin boros sehingga impor BBM semakin besar. Besarnya impor BBM pada gilirannya menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan pada 2012.

Tambahan pula, subsidi tersebut hanya tersalur sebagian kecil kepada golongan yang memang membutuhkan subsidi.

Sebagian besar subsidi tersebut jatuh ke tangan orang yang memiliki mobil pribadi, motor, dan diselundupkan ke luar negeri. Sementara itu, lebih dari 100 juta orang yang paling membutuhkan pemberdayaan, justru terambil kesempat­annya karena dana yang seharusnya tersalur untuk pemberdayaan habis ‘terbakar’ dalam bentuk subsidi BBM.

TIMBULKAN KOMPLIKASI

Mengurangi subsidi BBM dengan kenaikan harga selalu memunculkan komplikasi di sana sini. Karena itu, yang paling penting sekarang ini adalah munculnya kesadaran masyarakat untuk membantu golongan tak mampu dengan berhenti mengonsumsi BBM bersubsidi.

Harus muncul kebanggaan dari masyarakat bahwa dengan mengonsumsi BBM nonsubsidi, mereka telah membantu negara ini mewujudkan pemberdayaan masyarakat, yang sangat penting artinya un­­tuk menyehatkan perekonomian.

Jika kemudian seluruh masyarakat yang mampu memiliki kesadaran itu, bisa dihitung berapa besar dana subsidi yang bisa dihemat dan disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat. Apalagi BBM nonsubsidi yang berkualitas baik dan diproduksi oleh anak bangsa, yaitu BBM nonsubsidi produksi Pertamina (Pertamax dan Pertamax plus) sudah bersedia dengan mudahnya.

Harus muncul kebanggaan dari masyarakat bahwa dengan mengonsumsi BBM nonsubsidi, mereka telah membantu negara ini mewujudkan pemberdayaan masyarakat, yang sangat penting artinya un­­tuk menyehatkan perekonomian.

Ringkasnya, subsidi BBM selama ini sudah salah sasaran. Subsidi BBM juga telah membuat pemerintah tidak leluasa melakukan pemberdayaan masyarakat karena keterbatasan anggaran. Karena itu, subsidi BBM harus dikurangi. Salah satu cara untuk mengurangi subsidi BBM adalah mewajibkan kendaraan pribadi di kota-kota besar untuk menggunakan BBM nonsubsidi.

Pengurangan subsidi tersebut harus dialihkan secara transparan kepada pos pemberdayaan masyarakat miskin baik di kota maupun desa. Selanjutnya, secara bertahap penghematan subsidi tersebut juga digunakan untuk pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan energi alternatif pada gilirannya akan menumbuhkan lapangan kerja bagi banyak orang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dari sisi masyarakat, harus muncul pula gerakan mengonsumsi BBM nonsubsidi sebagai upaya bersama untuk turut membantu pemerintah agar bisa memiliki keleluasaan anggaran pemberdayaan masyarakat. Jika pemberdayaan masyarakat sudah terwujud, pembangunan ekonomi yang berkualitas bukan lagi menjadi sebuah hal yang mustahil.

Bahkan ramalan-ramalan tentang hebat­nya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, bukanlah hal yang mustahil. Semua bisa tercipta berkat kerja sama yang baik antara pe­­merintah dan masyarakat untuk me­­wujud­kan sebuah pembangunan ekonomi yang berkualitas.

O> Roy Sembel adalah Guru Besar Ekonomi Keuangan, IPMI International Business School