Implikasi kisruh internal sejumlah partai politik besar yang semakin intensif akhir-akhir ini sempat mencuatkan rasa cemas dan khawatir: jangan-jangan perekonomian dan dunia usaha akan turut terpengaruh?

Betapa tidak. Hampir semua partai politik besar menelan pil pahit menyusul terkuaknya praktik busuk korupsi yang disangkakan ke sejumlah pengurus terasnya.

Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera, kongsi penting dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet, terpaksa harus merelakan Presiden-nya lengser karena dikaitkan dengan kasus kartel pangan, terutama importasi daging sapi.

Belum rampung ribut-ribut soal kasus korupsi yang diduga melibatkan petinggi PKS --dan diperkirakan akan melebar ke sejumlah elite politik yang duduk di pemerintahan maupun di luar pemerintahan-- kini giliran partai penguasa, yakni Partai Demokrat, yang harus melakukan restukturisasi politik secara radikal.

Tak tanggung-tanggung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membuat langkah mengejutkan; melucuti kewenangan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Anas diminta lebih fokus mengurus kasus hukum yang dihadapi.

Meskipun sampai editorial ini ditulis belum ada penetapan resmi Anas sebagai tersangka, keputusan Yudhoyono dan para elite Partai yang tergabung dalam Majelis Tinggi tersebut menimbulkan aneka penafsiran.

Bagi internal Demokrat, langkah konsolidasi radikal itu adalah hak partai untuk melakukan pembenahan. Namun ada yang mengatakan Anas Urbaningrum menjadi sekadar wayang yang tidak punya kewenangan, dan sebaliknya ada pula yang menyebutkan Majelis Tinggi sudah mengambil alih kewenangan eksekutif partai.

Tentu, persoalan itu menambah gaduh situasi politik di Indonesia dewasa ini, setelah dugaan kasus korupsi dan sejumlah isu lainnya menjadi santapan wacana dan saling lempar tudingan di sejumlah partai besar, yang notabene adaah anggota Kabinet Koalisi.

•  Ada kekhawatiran para petinggi Kabinet lebih sibuk mengurus partai ketimbang mengurus negara.

• Jajaran Kabinet perlu tetap mengedepankan aspek kenegarawanan sambil menyelesaikan konflik internal partainya.

• Jangan sampai demi parpol, jalannya kebijakan pemerintahan terabaikan, atau malah dikorbankan.

Maka wajar, manakala muncul kekhawatiran, jangan-jangan sektor bisnis dan perekonomian akan  mulai terganggu. Apalagi, jelas banyak eksekutif di kabinet berasal dari partai-partai yang mengalami kisruh internal tersebut.

Terlebih lagi, setelah Presiden Yudhoyono sendiri mengambil alih kendali Partai Demokrat. Ini dapat ditafsirkan bahwa Presiden Yudhoyono akan menjalankan fungsi sebagai Ketua Umum Partai yang mengendalikan organ-organ Partai, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Dewan Pimpinan Cabang.

Maka kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan kinerja Kabinet pimpinan Yudhoyono beberapa bulan ke depan?

Kita tahu, ribut di Partai Demokrat memuncak setelah dua menteri dalam jajaran Kabinet Yudhoyono, yakni Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Syarif Hassan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, melakukan jumpa pers saat Yudhoyono sedang melawat ke luar negeri perihal keprihatinan turunnya elektabilitas partai yang memerlukan solusi segera.

Lalu kasus PKS juga diduga erat kaitannya dengan kebijakan kementerian Pertanian, yang menterinya saat ini juga dijabat elite PKS pula.

Belum kemudian kementerian lain, yang juga 'potensial' menghadapi masalah yang sama, terutama yang menterinya berasal dari Partai, sehingga akan lebih sibuk mengurus partai ketimbang  portofolio kementeriannya.

Oleh sebab itu, sekali lagi dapat dimaklumi ketika muncul kekhawatiran, jangan-jangan para petinggi Kabinet akan jauh lebih sibuk mengurus partai dalam beberapa bulan ini hingga pemilu ke depan, ketimbang mengurus negara.

Padahal, sebenarnya para pelaku bisnis sebenarnya sangat optimistis, meskipun tahun ini adalah persiapan menghadapi pemilu, prospek bisnis dan ekonomi akan tetap kinclong. Ada keyakinan, bahwa ekonomi dan bisnis mulai tidak terlalu terkait langsung dengan situasi politik. Inilah yang kerap disebut sebagai fenomena decoupling antara ekonomi-bisnis dengan politik.

Namun, dengan tensi politik yang ternyata jauh lebih panas saat ini, dan terlebih adanya komplikasi Kabinet dengan persoalan-persoalan internal parpol, boleh jadi situasinya akan berubah.

Karena itu, harian ini berharap agar apapun solusi yang diambil dalam mengatasi kisruh masing-masing parpol saat ini, jajaran Kabinet tetap mengedepankan aspek kenegarawanannya. Jangan sampai demi parpol, kepentingan pemerintahan dan jalannya kebijakan ekonomi terabaikan, atau malah dikorbankan.

Amat patut disayangkan jika hal itu terjadi, di tengah momentum pertumbuhan yang tinggi, serta kepercayaan dunia usaha serta inverstor dalam dan luar negeri yang semakin besar.