BISNIS.COM, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkeras akan melibatkan penasihat netral atau independen dalam mega proyek Mass Rapid Transit (MRT) agar pembangunan angkutan massal berbasis rel tersebut objektif.

"Masak semuanya mulai dari uang pinjaman, perencanaan, dan kontraktornya dari Jepang. Lalu, siapa yang awasi? Sehingga harus ada advisor dari negara yang netral," ujar Jokowi, Selasa (2/4/2013).

Dia menilai, peluang untuk renogisiasi sangat mungkin dilakukan karena dalam sebuah perjanjian harus mengakomodasi keinginan kedua belah pihak.

Selain itu, proses pinjaman yang akan diberikan pihak JICA juga dinilai rumit. Pinjaman baru bisa diberikan setelah 3 bulan kontrak diserahkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh JICA.

Seperti diketahui, JICA memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 120 miliar yen atau setara dengan Rp 15 triliun untuk membangun MRT di Jakarta.

Sebelumnya, Jokowi minta pihak Singapura dan Shanghai menjadi penasihat dan pengawas dalam pembangunan MRT.

Soalnya Jakarta belum memiliki pengalaman dalam pembangunan MRT. Singapura merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan angkutan massal berbasis rel tersebut.  (ra)