PEKANBARU: Pergantian pucuk pimpinan di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau dari Hari Utomo yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut dan Aceh) ke Mahdi Muhammad, diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi Riau ke tingkat yang lebih tinggi di atas pencapaian saat ini.

Bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau untuk memaksimalkan fungsi bank sentral dalam perekonomian Riau? Berikut petikan wawancaranya dengan Bisnis Indonesia.

Bagaimana pandangan Anda mengenai Riau pada saat ini?

Saya lihat secara kultural, masyarakat di Riau juga sangat adaptif terhadap perkembangan bisnis. Ini kadang-kadang kan kita kurang memperhatikan itu. Secara kultural, di Riau ini sangat mendukung untuk perkembangan bisnis. Artinya, tidak ada konflik sosial atau aksi nonbisnis yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Menurut saya, itu fundamental yang sangat penting. Kalau itu tidak stabil, kita tidak bisa mengaharapkan ada investasi atau segala macamnya. Artinya, di Riau ini, dari segi sosialnya mendukung, infrastruktur perbankannya juga mendukung, dan struktur makro ekonomi juga sangat mendukung.

Provinsi Riau juga merupakan salah satu wilayah yang cukup prospektif. Ditinjau dari sudut PDRB, nilai PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Provinsi Riau pada 2012 tercatat sebesar Rp469,1 triliun, memiliki kontribusi sebesar 5,7% terhadap perekonomian nasional. Berada pada urutan ke-5 di Indonesia atau dengan kata lain merupakan kekuatan ekonomi terbesar di luar pulau Jawa.

Bagaimana Anda melihat kondisi perbankan di Riau bila dibandingkan dengan provinsi lainnya?

Dilihat dari struktur perbankan, Riau ini sudah sangat bagus. Kredit konsumtifnya sangat besar, sekitar 1/3-nya dan 40%-nya untuk investasi. Kredit produktif 2/3-nya sehingga mereka tidak berlomba-lomba di consumer loan. Artinya, aliran dana dari perbankan memang bisa digantikan pada saatnya, sehingga terjadi pertumbuhan yang cukup besar.

Pertumbuhan kreditnya rata-rata 20% per tahun, tetapi itu berkualitas, dan tumbuhnya di konsumer. Target peningkatan kredit tahun ini, paling tidak sama dengan portfolio kreditnya, sekitar 20%.

Ditinjau dari sisi aset, posisi bank umum Riau berada pada urutan ke-2 di Sumatera setelah Provinsi Sumatra Utara. Sementara itu, di sisi kredit dan penghimpunan DPK berada pada posisi ketiga setelah Sumatra Utara dan Sumatra Selatan.

Dari sisi risiko kredit, NPL bank umum di Riau juga relatif stabil dan terjaga mengingat berada dibawah batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia yakni sebesar 5%. Persaingannya juga sehat dan bunga kredit dari tahun ke tahun relatif turun. Artinya, kalau bunga kredit turun, portfolio naik, kualitas bagus, artinya terjadi efisiensi di industri perbankan.

Terkait salah satu tugas yang diberikan Deputi BI bahwa Riau harus punya branding khusus untuk meningkatkan perekonomian, bagaimana Anda mewujudkannya?

Yang akan menjadi branding itu adalah perkebunan karena di luar sektor migas, Provinsi Riau memiliki potensi yang cukup besar di sektor perkebunan, khususnya pada tanaman karet dan kelapa sawit.

Selama 2012, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 3,55% (yoy). Dengan mengeluarkan unsur migas, tumbuh sebesar 7,82% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun migas sangat besar, tetapi Riau tidak bergantung hanya pada sektor migas. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor non-tradables, khususnya perdagangan, yang tumbuh sebesar 13,19%. Sementara itu, sektor tradabales mengalami penurunan sejalan dengan lemahnya kinerja sektor migas.

Hanya saja, sekarang ada tantangan, sebagian kebun rakyat itu umur ekonomisnya sudah menjelang tua atau senja, sehingga butuh peremajaan (replanting). Kalau untuk peremajaan karet, secara teknis tidak terlalu memberatkan dari segi biaya karena ketika batangnya ditebang, bisa dijual ke industri pengolahan dan hasilnya cukup untuk biaya buka kebun baru.

Yang sulit ini kan kebun kelapa sawit karena membutuhkan dana besar untuk replanting, dan itu biasanya harus perbankan yang turun (membantu pembiayaan) yang bisa mencapai Rp38 juta per hektar.

Nah, bagaimana peran Bank Indonesia mengembangkan potensi perkebunan yang ada di Riau ini?

Pada 2012 sudah mulai ada revitalisasi perkebunan dengan pola inti plasma. Ke depannya, yang kita jaga adalah perbankan tetap mendukung kegiatan peremajaan kebun rakyat dengan memfasilitasinya untuk mendapatkan akses perbankan, supaya pada saat produksi menurun, mereka bisa melakukan peremajaan.

Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Perkebunan, perbankan, dan pihak yang mau menjadi bapak angkat untuk kebun rakyat. Pembiayaan kelapa sawit bisa masuk ke skim kredit revitalisasi perkebunan, tetapi syaratnya harus ada bapak angkat. Bunganya disubsidi pemerintah pusat.

Mekanismenya, supaya kebunnya bagus dan terjamin uangnya untuk kebun, serta pembayarannya juga lancar, harus ada bapak angkatnya. Itu menjadi syarat utama di perbankan. Hasil kebun petani dibeli oleh bapak angkat, dan bapak angkat menyisihkan uangnya untuk dibayar ke bank. Selebihnya dibayar ke petani.

Luas perkebunan rakyat di Riau itu sekitar 25% dari total perkebunan nasional. Perbankan berani membiayai perkebunan kelapa sawit industrinya juga tumbuh. Ada sekitar 18 industri turunan dari kelapa sawit ini. Artinya, industri ini tetap tumbuh dan tidak ada gejala berbahaya bagi perbankan untuk membiayai sektor ini. Itu yang paling penting, dan kreditnya juga tidak ada yang bermasalah.

Selain perkebunan, apalagi yang menjadi tantangan BI ke depannya?

Itu (perkebunan) menjadi tantangan dari sisi ekonomi. Tantangan lainnya adalah financial inclusion. Sampai saat ini, hanya sekitar 40% masyarakat di Riau ini yang mempunyai akses ke perbankan. Ke depannya, kami ingin mendorong infrastruktur perbankan untuk masuk ke koridor-koridor yang lebih jauh karena ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah. Harapannya, semua masyarakat di Riau ini bisa akses ke perbankan, paling tidak setiap tahun tumbuh 20%.

Secara makro, makin banyak tabungan masyarakat, pergerakan ekonomi juga makin cepat lagi karena dana yang dihimpun dari masyarakat bisa dialokasikan lagi untuk kredit dan lainnya yang menopang pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia di pusat juga sedang menyederhanakan ketentuannya, sehingga lebih mempermudah masyarakat mendapatkan akses perbankan, yang cocok dengan profil masyarakat di pedesaan, tetapi tetap dalam batas keamanan dengan mengedepankan aspek kehati-hatiannya.

Ide lainnya adalah Bank Indonesia  juga sedang membuat satu konsep perbankan untuk bisa membuka jaringan yang lebih jauh tanpa harus membuka kantor cabang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Bisa saja, nanti ada agen-agen di daerah-daerah tanpa harus berkantor fisik.

Khusus kepada UMKM, cara yang akan dilakukan BI adalah dengan menjadi mitra pelaku usaha untuk menyiapkan profil usahanya. Perbankan tinggal mencari UMKM yang dinilai cocok untuk diberi pembiayaan. Nanti mereka dibantu membuatkan profil usahanya, sekaligus perbankan akan memberikan pelatihan supaya mereka dinilai layak di mata perbankan. Kita menyiapkan UMKM ini supaya bisa akses ke bank.

Peredaran uang tunai di Riau masih cukup besar. Bagaimana peran BI di sini?

Mengenai masih banyaknya peredaran uang tunai di Riau, juga menjadi salah satu tantangan bagi BI bagaimana untuk menguranginya. Ini juga ada kaitannya dengan financial inclusion tadi. Kita harapkan dengan perbaikan jaringan infrastruktur perbankan, penggunaan uang tunai ini menjadi berkurang.

Apa kira-kira kiat khusus Bapak memimpin BI Perwakilan Riau?

Saya kira tidak ada kiat-kiat khusus, yang penting kita bekerja saling mengisi. Silaturahmi dengan stakeholder, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan pihak lain sehingga kita punya satu pandangan yang sama dan kerjanya juga lebih mudah.

Tugas kami di sini adalah menyampaikan hasrat bersama untuk kita kerjakan bersama, makanya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Itu saya kira jauh lebih penting dibandingkan dengan bekerja sendiri karena tidak ada yang bisa kami kerjakan sendiri.

Media juga harus mensupport kami untuk kebijakan yang bagus. Yang penting industri perbankan ini harus profesional karena selama industri perbankan profesional, tidak akan ada masalah. Tugas kitalah menjaga industri perbankan ini profesional.