BISNIS.COM,JAKARTA -- Mantan Penglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menegaskan, isu soal kudeta hanya rumor untuk meramaikan ruang publik.

"Saya tidak percaya jika ada kelompok masyarakat yang akan melakukan kudeta," kata Endriartono pada diskusi bertema Penegakan Hukum vs Kepentingan Politik, Islam, dan Militer di Rumah Kebangsaan, Jakarta, Jumat malam (22/3).

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Pengamat Politik dari CSIS J Kristiadi serta Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat.

Menurut Endriartono, di negara lain kudeta terhadap presiden dilakukan oleh militer aktif yang bersenjata, bukan oleh purnawirawan militer yang sudah tidak bersenjata.

"Saya tidak percaya ada kelompok yang ingin melakukan kudeta. Karena para perwira tinggi TNI aktif yang punya senjata, saya tidak melihat ada keinginan untuk mengganti pemerintah dengan cara inkonstitusional. Isu kudeta itu hanya rumor," katanya.

Jika wacana tersebut dilontarkan oleh masyarakat sipil, menurut dia, hal itu adalah gerakan masyarakat.

Pertanyaannya, kata dia, seberapa kuat kelompok masyarakat tersebut dapat mengambil posisi untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa.

"Jika kelompok masyarakat tersebut tidak mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa maka tidak akan berhasil," katanya.

Ia menambahkan, jika kelompok masyarakat tersebut hanya melakukan aksi untuk rasa yang diikuti oleh sekitar seribu atau dua ribu orang, hal itu hanya merupakan penyampaian aspirasi.

Endriartono juga mengingatkan, jika ada kelompok masyarakat ada yang mewacanakan melakukan kudeta, agar berpikir berpuluh-puluh kali, karena dampaknya akan merugikan seluruh elemen bangsa.

"Negara menjadi goncang dan rakyat menjadi korban," katanya.

Dia menegaskan, jika ada kelompok masyarakat yang ingin menyuarakan perbaikan agar dapat melakukannya secara konstitusional.

Dia juga mengimbau para aktivis yang cukup kritis melakukan kritik terhadap pemerintah, agar melakukan perbaikan dari dalam dengan cara masuk ke partai politik dan menjadi anggota legislatif.

"Dengan menjadi anggota legislatif maka bisa melakukan perbaikan melalui regulasi," katanya.

Sebelumnya beredar rumor akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran yang agendanya ingin menurunkan presiden pada Senin,25 Maret mendatang. (Antara)