BISNIS.COM, JAKARTA--Kata coup d’etat—yang di-Indonesia-kan menjadi kudeta—menjadi banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Terlebih setelah presiden kita, Susilo Bambang Yudhonono, berulang kali mengutarakannya baik secara langsung maupun tersirat.

Kudeta dimaknai sebagai pengambilalihan kekuasaan secara paksa. Namanya secara paksa, berarti juga tidak sah berdasarkan ketentuan yang ada saat itu. Biasanya juga, namanya kudeta diiringi dengan aksi kekerasan.

Pemahaman soal kudeta semacam itu pertama kali masuk dalam benak saya saat kelas 3 SD. Waktu itu saya membaca kisah petualangan Tintin dan Picaros. Dalam buku itu dikisahkan, teman Tintin—Jenderal Alcazar,  yang memimpin negara San Theodoros, dikudeta oleh sesama tentara, Jenderal Tapioca. Alcazar bersama tentara pendukungnya lari ke hutan dan melakukan perlawanan.  Akhirnya, dengan bantuan Tintin dan kawan-kawannya, Alcazar bisa mengkudeta balik Tapioca.

Pemahaman kudeta ala Jenderal Alcazar dan Tapioca itu semakin mengental dalam benak saya, seiring dengan ‘kewajiban’menonton film Gerakan 30 September, yang diputar tiap tahun menjelang 1 Oktober. Saya sampai hapal banget adegan dalam film itu. 

Waktu bertambah dan soal kudeta yang saya pahami nampaknya selalu berurusan dengan kekerasan senjata.  Lihat di Pakistan, berapa kali militer di sana selalu mengkudeta pemerintahan sipil? Juga di Afrika, dimana banyak pemimpin yang berkuasa saat ini mendapatkan kursinya karena melakukan kudeta.

Soal kudeta pertama kali dinyatakan Presiden SBY saat sedang melakukan kunjungan keluar negeri di Mesir. Setelah dalam kurun waktu sebulan, hal yang sama diulang hingga 7 kali. Terus terang bagi saya, itu sudah berlebihan. Apakah ada sekelompok orang di Indonesia ini yang benar-benar mau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara paksa? Apalagi menggunakan kekerasan bersenjata?

Bisa jadi ada, mengingat selama ini sudah berulangkali ada sekelompok orang yang melakukan aksi kekerasan bersenjata dengan alasan ingin mengganti bentuk negara ini.

Namun, apakah benar hari ini, 25 Maret 2013 akan ada kudeta terhadap pemerintahan SBY seperti yang berulangkali didengungkan itu? Awalnya hal itu berkembang dari pernyataan Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) bahwa pada 25 Maret 2013 akan dilakukan aksi demo besar yang melibatkan ribuan mahasiswa yang tergabung Gerakan Mahasiswa Paksa Mundur SBY (GEMPUR SBY).

Nama gerakan serem juga, namun apakah realitasnya seperti itu? Sekali lagi, terus terang saya tidak percaya dengan adanya upaya gerakan memundurkan paksa SBY dari jabatannya. Indonesia bukan Republik Banana seperti kisah Tintin dan Picaros itu atau seperti halnya negara-negara di kawasan Afrika.

Kudeta Citra

Sekali lagi, kudeta secara fisik terhadap pemerintahan Yudhoyono tidak akan terjadi. Jenderal alumni US Army Command & General Staff College ini juga diyakini akan mampu mengakhiri masa kepresidenannya hingga 2014 nanti.

Namun bila kita mau melihat dari sisi lain, pencitraan misalnya, Presiden SBY sudah berulangkali dikudeta, digerogoti citranya berulangkali. Sudah banyak langkah yang dilakukan sang jenderal untuk memoles citra sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan taat hukum. Banyak prestasi positif yang dicapai seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kestabilan keamanan selama beberapa tahun terakhir.

Persoalannya, banyak hal terjadi—khususnya di bidang hukum—yang mendiskon, mengkudeta aneka keberhasilan yang diraih SBY. Akibatnya jelas, masyarakat semakin tidak puas dengan pemerintahan SBY. Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) kemarin menunjukkan, 69,4% responden tidak puas dengan kondisi hukum yang terjadi saat ini.

Bagaimana masyarakat puas dengan kondisi hukum, bila kita melihat ulah para penegak hukum yang ternyata malah memainkan hukum?

Dalam dua bulan terakhir, kita semakin tercengang dengan yang namanya Komisaris Jenderal Polisi Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu-lintas Kepolisian RI dan mantan Gubernur Akademi Kepolisian. Prestasi jenderal yang sedang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini membuat kita berdecak kagum.

Timbunan harta sang jenderal ini diperkirakan mencapai Rp100 miliar, sebuah angka yang rasanya mustahil bisa dihimpun oleh seorang pejabat bila hanya mengandalkan gaji semata yang diberikan oleh negara. Apakah hanya seorang Jenderal Djoko yang memiliki kekayaan melimpah seperti  itu itu? Kita ingat kasus rekening gendut puluhan jenderal polisi yang kini tidak kedengaran lagi ujung pangkalnya.

Di sisi lain, Djoko diketahui memiliki sejumlah istri muda yang dinikahi secara sah di Kantor Urusan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat seorang anggota Polri bila menikah harus mendapatkan izin komandan. Apakah atasan Djoko mengetahuinya? Atau Djoko mengelabui atasannya?

Terus terang, semakin terang benderangnya kasus Djoko semakin membuat publik tidak simpatik dengan aparat kepolisian. Publik masih ingat bagaimana pihak kepolisian mempertahankan Jenderal Djoko dari pemeriksaan KPK hingga sempat memicu ketegangan nasional, yang memaksa Presiden SBY harus berpidato untuk menyelesaikannya.

Upaya penyelesaian kasus Jenderal Djoko serta petinggi kepolisian lainnya yang memiliki rekening gendut bila tidak dilakukan secara tuntas dan berkeadilan bagi semua pihak, hanya akan menjadi sebuah ‘kudeta’ dalam bentuk lain terhadap pemerintahan SBY.

Lantas, kudeta terhadap citra Presiden SBY yang mutakhir adalah serbuan gerombolan bersenjata ke Lembaga Pemasyaratakan (LP) Cebongan, Kab. Sleman, yang mengakibatkan 4 orang tahanan tewas. Keempatnya punya kaitan yang sama, tersangka pembunuh seorang anggota pasukan khusus TNI.

Bagaimana bisa orang yang sedang dalam perlindungan negara—meski sedang ditahan karena sangkaan pidana—bisa dengan mudahnya diambil nyawanya? Apakah artinya sudah tidak ada ‘negara’ lagi, sehingga sekelompok orang dengan gampang mendobrak penjara dan menembaki tahanan yang ada?

Bila benar para tahanan yang ditembak itu adalah pembunuh—ingat orang belum bersalah sebelum ada vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap—apakah dengan mudahnya nyawa mereka bisa diambil?

Apakah para penyerbu terkait dengan kasus hukum yang menimpa para tahanan yang ditembak? Kita tidak tahu. Memang, para petinggi sudah ramai-ramai membantah bila hal itu tidak ada kaitannya.

Persoalannya, saya yakin kita semua masih orang-orang yang memiliki hati nurani dan pikiran yang jernih, yang tidak akan dengan mudah menelan mentah-mentah apa dijejalkan kepada kita.